JAKARTA- Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani divonis bersalah menerima suap oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang, kemarin (5/5). Dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Ahmad Yani juga diminta membayat uang penggantu Rp 2,1 miliar.
Dalam sidang yang digelar secara video conference itu, majelis hakim yang diketuai Erma Suharti tersebut menyatakan Ahmad Yani tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebaga bupati, menurut hakim, Ahmad seharusnya menjaga kepercayaan warganya. Dua hal itu menjadi pertimbangan yang memberatkan putusan.
Sementara hal meringankan, hakim menilai Ahmad Yani masih mempunyai tanggungan keluarga. "Sebagai kepala keluarga, (Ahmad Yani) mempunyai tanggungan keluarga," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Secara umum, Ahmad dinilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dakwaan pasal 12 a UU Pemberantasan Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait proyek di Muara Enim. Jaksa juga menuntut agar hak politik Ahmad dicabut.
Ahmad terbukti menyetujui pengerjaan 16 proyek jalan di Muara Enim yang berasal dari dana aspirasi DPRD setempat dari APBD 2019. Proyek itu dikerjakan Robi Okta Fahlevi selaku Direktur Utama PT Indo Paser Beton. Ahmad sengaja meminta Dinas PUPR untuk mencari kontraktor yang bersedia memberikan fee proyek sebesar 15 persen di awal pengerjaan.
Dalam perkara ini, KPK baru saja melakukan kegiatan penindakan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap. Mereka adalah Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi. Bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumsel, KPK menangkap kedua tersangka pada 26/4 April lalu. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria