Lima Tahapan Pilkada Bakal Dimodifikasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 8 Mei 2020 | 12:23 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Meski masih ada peluang berubah, pelaksanaan Pilkada 2020 ditetapkan berlangsung pada 9 Desember akhir tahun nanti. Sebagai antisipasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan sejumlah antisipasi jika tahapannya tetap dilangsungkan di musim pandemi COVID-19.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, sejak Perppu 2/2020 tentang Pilkada terbit selasa sore, pihaknya sudah beberapa kali menggelar pleno. Salah satu agendanya adalah menyusun Peraturan KPU (PKPU) mana saja yang harus disesuaikan ulang dengan kondisi saat ini.

Hingga pleno kemarin, lanjut Viryan, setidaknya ada lima tahapan yang dinilai perlu disesuaikan teknisnya dengan kondisi pandemi. Yakni tahap verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara. “Jadi paling tidak ada lima,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, (7/5).

Viryan menambahkan, penyesuaian yang dimaksud adalah dengan menerapkan budaya baru yang sesuai dengan kondisi pandemi. Sehingga tahapan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang standar. “Misal verifikasi faktual datang ke rumahnya tidak lama-lama, ga bersalaman dan seterusnya,” imbuhnya.

Untuk detail bagaimana teknisnya Viryan menyebut masih mengkajinya. Pasalnya, standar baru itu juga memiliki konsekuensi dengan penganggaran. Berhubung kondisi keuangan negara tidak cukup baik, maka harus cermat. Di sisi lain, Perppu juga tidak member ruang pihaknya berkreasi penuh. Sebagian besar teknisnya masih menggunakan ketentuan UU 10/2016. “Rencana kita satu minggu ke depan kita rampungkan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mendukung rencana modifikasi tahapan. Sejak awal, pihaknya memang berharap penyelenggara menyiapkan skema dalam berbagai situasi. “Kalau Juni sudah ada penurunan curva, apa yang akan dilakukan KPU. Kalau flat apa yang mereka lakukan,” ujarnya dalam diskusi.

Yang terpenting, lanjut dia, berbagai modifikasi itu tidak mengurangi substandinya. “Apakah ada tahapan yang perlu modifikasi? Tentu dengan tidak mengurangi kualitas,” kata politisi partai Golkar itu.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi mengatakan, sampai sekarang pihaknya belum menerima draf Perppu Pilkada. Seperti biasanya, perppu harus diserahkan ke DPR untuk disahkan. "Kami masih menunggu dari presiden," terang Arwani saat dihubungi Jawa Pos. Jika sudah diserahkan ke DPR, kata dia, dewan akan mengkajinya dan kemudian mengesahkannya dalam rapat paripurna. Kemungkinan akan disahkan pada masa sidang berikutnya setelah reses selesai.

Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, setelah perppu disahkan DPR, tentu nanti akan ada pembahasan antara Komisi II dan KPU terkait tahapan dan mekanisme pilkada sesuai dengan perppu yang ditetapkan."Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, tentu harus ada perubahan sejumlah PKPU," papar dia.

Namun, lanjut legislator asal Dapil Jawa Tengah itu, sebelum KPU merevisi PKPU sesuai dengan norma dalam perppu, maka KPU harus memastikan dulu sejauh mana status seluruh daerah terkait kedaruratan kesehatan masyarakat di masa Pendemi Covid-19.

Arwani menegaskan, implementasi dari Perppu Pilkada harus selaras dengan seluruh regulasi dan kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19. Jadi, semua tahapan harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Sebab, kata dia, dalam tahapan pilkada pasti akan terjadi kontak fisik. Misalnya, tahapan pedaftaran, kampanye, dan tahapan lainnya. "Teknis tahapan tentu akan dibahas antara Komisi II dengan KPU," papar Arwani.

Sementara itu, Tim Pemantau Pilkada 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut buka suara atas perppu pilkada yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Namun, mereka menilai perppu tersebut belum mampu memberi kepastian secara tegas.

"Perppu yang menyatakan pilkada Desember 2020 itu tidak menyatakan kepastian," ungkap Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada Jawa Pos. Keterangan itu disampaikan Amiruddin lantaran dalam perppu itu ada pasal yang menyatakan pilkada bisa kembali ditunda jika Covid-19 belum tuntas Desember tahun ini. Menurut dia, presiden tidak mengkaji semua aspek sebelum menerbitkan perppu pilkada.

Dari kaca mata Amiruddin, lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan berakhir. Paling cepat pertengahan tahun depan. Amiruddin menyebutkan, beberapa alasan melatari dirinya merekomendasikan hal itu.

Pertama supaya seluruh jajaran pemerintah di daerah lebih konsentrasi menuntaskan dampak penyebaran Covid-19. Kedua, dia menyatakan bahwa pilkada harus ditunda lebih lama agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara. "Terakhir petugas-petugas pilkada benar-benar siap dalam semua lini," jelasnya. 

Melihat kondisi saat ini, Amiruddin menyebut, salah satu aspek yang mesti jadi pertimbangan pemerintah adalah kesehatan. Pandemi virus korona, lanjut dia, memaksa pemerintah untuk menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan pilkada benar-benar lancar. Jika belum mampu memberi jaminan itu, Komnas HAM menilai lebih baik pilkada ditunda lebih lama.

"Komnas HAM menyampaikan alasan penundaan tersebut berkaitan dengan hak fundamental," imbuhnya. Khususnya, kata Amiruddin, hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas keamanan seluruh pihak. "Banyak wilayah yang ikut menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning," beber Amiruddin.

Karena itu, dia tegas menyatakan bahwa keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Apalagi dalam kondisi saat ini. Jaminan keselamatan untuk masyarakat menjadi sangat penting. Jangan sampai pelaksanaan pilkada mengesampingkan hal itu. (far/lum/syn)

Editor : izak-Indra Zakaria