Perbankan Butuh Likuiditas Rp 600 triliun

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 8 Mei 2020 | 14:20 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Program restrukturisasi kredit oleh pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bank Indonesia (BI) menyebut, perbankan membutuhkan likuiditas hingga Rp 585 triliun untuk melancarkan program tersebut di tengah wabah Covid-19.

”Restrukturisasi kredit UMKM dengan menunda angsuran pokok selama enam bulan butuh likuiditas Rp 140-160 triliun. Sementara, untuk koperasi dan komersial mencapai Rp 400-45 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pemerintah bisa menggelontorkan dana dengan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan BI. Dana dari pembelian tersebut kemudian digunakan untuk menambah likuiditas perbankan.

Selain itu, perbankan bisa merepokan SBN milik mereka. Perry menaksir, SBN yang berada di perbankan berkisar Rp 700 sampai 750 triliun. Namun, perbankan tidak bisa merepokan semuanya. ”Supaya manajemen likuiditas bank masih prudent, hanya Rp 52 hingga 56 triliun yang bisa direpokan,” kata pria asal Sukoharjo tersebut.

Hingga 6 Mei lalu, BI telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan mencapai Rp 503,8 triliun. Rinciannya, Rp 386 triliun pada Januari sampai April dan Mei sebesar Rp 117,8 triliun. ”Yang bersumber dari pembelian SBN di pasar sekunder, investor asing, term repo perbankan, swap valuta asing, dan penurunan GWM (giro wajib minimum),” beber Perry.

Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19, Perry menolak usulan Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah agar BI mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Untuk kemudian dikucurkan ke masyarakat. ”Pandangan itu tidak sejalan dengan praktik kebijakan moneter. Tidak akan dilakukan BI,” tegas alumnus Iowa State University, AS, tersebut.

Perry menjelaskan, dalam mengedarkan uang, BI melakukannya sesuai Undang-undang (UU) Mata Uang. Yakni, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang kartal (uang kertas dan logam). Keseluruhan proses pengolahan uang sesuai dengan tata kelola dan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Hanya saja, Perry mengakui, sampai saat ini gelontoran dana likuditas tersebut belum berdampak dan menggairahkan sektor riil. Menurut dia, quantitative easing (pelonggaran moneter) akan berdampak efektif ke sektor riil dengan didukung stimulus fiskal. Seperti, jaring pengaman sosial (social safety net), insentif industri termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program bantuan sosial lainnya serta dukungan rektrukturisasi kredit.

”Bank sentral hanya berwenang memberikan kemudahan ke perbankan. Oleh karenanya, bank sentral butuh bantuan pemerintah lewat stimulus fiskal untuk menyalurkan dari perbankan ke industri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya. Selain kebijakan fiskal, BI mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan restrukturisasi perbankan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sudah ada 1,02 juta orang nasabah yang sudah memperoleh restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan. Dari jumlah debitor tersebut, nilai restrukturisasi kreditnya mencapai Rp 207,2 triliun.

Meski demikian, restruktrisasi yang didapat tidak bisa disamakan. Mengingat, setiap debitor memiliki kondisi yang berbeda akibat pandemi virus korona.

” So far sudah tidak ada masalah karena juknis sudah kita buat dan dikomunikasikan secara luas. Restrukturisasi tidak sama karena ada kreditnya tinggal tiga sampai enam bulan, bahkan mau lunas. Apalagi kredit motor ini kan tidak terlalu lama. Dan juga kredit-kredit modal kerja untuk UMKM. Ini sangat beda,” papar Wimboh.

Terpisah, pemerintah akan kembali memangkas belanja kementerian/lembaga hingga Rp 50 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, belanja modal dalam APBN 2020 sebenarnya saat ini sudah turun dari Rp 209,5 triliun menjadi Rp 158 triliun.

Ani menjelaskan, belanja modal kementerian dan lembaga sebesar Rp 158 triliun itu merupakan yang terendah, jika dibandingkan dengan 2019 maupun 2018 yang masing-masing Rp 180 triliun dan Rp 184 triliun.

‘’Pemotongan Rp 95 triliun itu dalam, namun tadi bapak-bapak tanya apakah mungkin dipotong lagi? Mungkin. Kita sudah cadangkan pemotongan Rp 50 triliun lagi,’’ ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5) malam.

Ani bahkan menyebutkan bahwa saat ini anggaran yang sifatnya operasional maupun belanja barang, seperti perjalanan dinas sudah tidak lagi tersisa. ‘’Terutama untuk bantuan sosial dan dukungan ke dunia usaha sehingga belanja barang dan perjalanan dinas sudah tidak ada yang tersisa,’’ imbuhnya.

Seperti diketahui, kebijakan pemangkasan anggaran itu sebagai tindak lanjut realokasi anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga harus memutar otak untuk penyaluran bansos.

Hal itu menyusul sikap Pemprov DKI yang nyatanya mengaku tak memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ani menyebut kabar itu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

‘’Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,’’ tuturnya.

Dengan kondisi itu, beban penyaluran bansos untuk 4,7 juta KPM menjadi dibebankan kepada pemerintah pusat. Ani menuturkan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara menyebut, penyaluran bansos oleh Pemprov DKI tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. ‘’Kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,’’ jelasnya.

Alhasil, terjadi kekacauan di lapangan karena ditemukan adanya warga penerima bansos dari Kemensos adalah warga yang sama yang menerima bansos dari Pemprov DKI. Semrawutnya penyaluran bansos oleh Pemprov DKI itu juga membuat Menko PMK Muhadjir Effendy menegur Gubernur DKI Anies Baswedan.

‘’Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,’’ tutur Muhadjir.

Sementara itu, baru-baru ini beredar cuplikan tahapan pemulihan ekonomi nasional yang akan dilakukan RI. Paparan itu sebelumnya dipresentasikan oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Rabu (6/5).

Infografis tersebut menggambarkan fase-fase pembukaan kegiatan bisnis dan industri yang dimulai pada 1 Juni hingga Juli 2020. Di dalamnya tercantum skenario pembukaan industri, toko, pusat perbelanjaan hingga kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Terkait dengan hal itu, Sekertaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tersebut merupakan Kajian Awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan Pemerintah menjelang, selama, dan pasca pandemi Covid-19.

‘’Kajian awal yang beredar tersebut sebagai antisipasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi Covid-19 mereda,’’ ujarnya di Jakarta, kemarin (7/5).

Susiwijono menjelaskan, saat ini Kemenko Perekonomian sedang membahas secara intens dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna mematangkan Kajian Awal tersebut. ‘’Dalam waktu dekat Kemenko Perekonomian akan melakukan finalisasi atas Kajian tersebut, dan akan disampaikan kepada masyarakat,’’ tuturnya. (han/dee)

Editor : izak-Indra Zakaria
ekonomi nasional