Tahapan Pilkada Tunggu Penjelasan BNPB

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 11 Mei 2020 | 10:45 WIB
Photo
Photo

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan surat resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan mempertanyakan prediksi penanganan pandemic COVID-19 di Indonesia. Penjelasan tersebut dibutuhkan KPU untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, Porgram dan Jadwal Pilkada yang baru pasca dilakukannya penundaan.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, syarat utama dimulainya kembali tahapan Pilkada 2020 adalah situasi aman. Hal itu menjadi pertimbangan utama mengingat pelaksanaan Pilkada identik dengan partisipasi orang banyak yang tidak sesuai dengan situasi pandemi. Oleh karenanya, dalam memulai tahapan pihaknya ingin mendapat jaminan.

Dia membeberkan, ada dua pertanyaan yang diajukan KPU kepada BNPB untuk diberikan penjelasan. “Pertama, kapan pandemi di Indonesia dinyatakan selesai dan aman? Kedua, bila sudah ditentukan selesai apakah diperlukan tahap pemulihan?,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, kemarin (10/5).

Komisioner asal Jawa Tengah itu menjelaskan, definisi pandemi selesai masih belum jelas. Apakah saat kasus menurun atau benar-benar tanpa kasus. Di sisi lain, apakah juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Pasalnya, lanjut dia, yang dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada tidak hanya wabah yang berakhir, tapi juga pemulihan ekonomi. Dalam hal memenuhi kebutuhan logistik misalnya, hal itu berkaitan dengan aktivitas ekonomi di pabrik percetakan.

“Diperkirakan jumlah pemilih 105 juta, butuh surat suara sebanyak itu. Kalau sedang mencetak, ada pegawai perusahaan terpapar sudah pasti cetakan dihentikan, semua pegawai di test. Ini ada aspek ekonomi,” tutur alumnus University of Malaya itu.

Oleh karenanya, KPU merasa perlu mendapatkan penjelasan rinci dari BNPB selaku otoritas yang paling bertanggungjawab dalam penanganan pandemic COVID-19. “Jawaban itu dijadikan KPu untuk memastikan susunan tahapan pilkada akan dilakukan,” kata dia.

Sambil menunggu penjelasan, KPU tetap menyusun draf PKPU tentang Jadwal, Program dan Tahapan. Hasyim mengatakan menyusun jadwal beberapa versi. “KPU melakukan serangkaian simulasi, dirapatkan dua kali berbagai macam kemungkinan,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin menambahkan, posisi bawaslu saat ini menunggu PKPU yang disiapkan PKPU. Sebab, PKPU menjadi acuan dalam menjalankan proses pengawasan. Dalam mengawasi petahana melakukan pelanggaran mutasi atau politisasi program misalnya, basisnya adalah jadwal tahapan penetapan paslon.

Hal yang sama juga berlaku dalam pengawasan lainnya seperti kampanye. “Kalau KPU mengatur kampanye lebih banyak di Sosmed. Tuntutan pengawasannya berbeda,” kata Afif. Sehingga regulasi yang disiapkan dalam Peraturan Bawaslu menyesuaikan.

Sementara itu, ahli Hukum Tata Negara Universitas Trisaksi Radian Syah menilai agar rencana Pilkada di Desember 2020 tidak dipaksakan. Apalagi jika melihat situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat.

Selain itu, dia menilai pelaksanaan di Desember juga bukan saat yang tepat. Sebab, cuaca di akhir tahun relatif masuk musim penghujan dan tingginya air laut dan menyulitkan distribusi logistik. “Indonesia bukan hanya jakarta, tapi pulau-pulau yang penyelenggara berjibaku dengan alam,” kata dia. Jika terlalu banyak kendala, dikhawatirkan kualitas Pilkada menurun. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria