JAKARTA- Rencana pemerintah yang akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) langsung mendapat respon dari DPR. Parlemen meminta melakukan simulasi relaksasi untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam melonggarkan PSBB. Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB. "Maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," terang dia saat menyampaikan keterangan pers di gedung DPR (11/5).
Menurut Puan, salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif sesuai data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, lanjut mantan Menko PMK itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.
Dia menyatakan, keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB harus didasarkan pada data yang lengkap, dan dianalisa secara cermat. Jangan sampai terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. "Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," terangnya.
Menurut dia, ini bukan soal memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.
Jadi, lanjut Ketua DPP PDIP itu, apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, maka harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi. "Sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," tutur Puan.
Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sebab, penyelesaian pandemi merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak sepakat terhadap rencana relaksasi. Dia mendesak pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB, meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir. "Karena salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan," jelasnya.
Dia meminta pemerintah tetap optimistis bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan secara ketat akan berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru Covid-19, dan terus mengimbau kepada semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB, karena pandemi ini belum berakhir.
Menurut Bamsoet, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk mengusulkan pemberlakukan PSBB, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan kasus baru pasien terjangkit Covid-19 kepada Menteri Kesehatan. "Seperti di Makassar yang menjadi salah satu wilayah dengan pertambahan harian kasus yang cukup besar," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah pusat bisa meminta kepada para kepala daerah melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan penyebaran wabah Covid-19. "Dan tetap mengingatkan kepada warganya masing-masing untuk tetap menjaga kedisiplinan dan mematuhi protokol penjagaan jarak," tandas Bamsoet. (lum)
Editor : izak-Indra Zakaria