JAKARTA -- Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengawal jalannya sidan kasus penyiraman air keras kepada Novel. Pasalnya, mereka menemukan sembilan kejanggalan dalam proses penegakan hukum selama ini.
Kejanggalan tersebut di antaranya jaksa penuntut umum (JPU) tampak tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Namun membela kepentingan terdakwa. Jaksa mendakwa dua penyiram dengan pasal penganiayaan biasa.
"Tentu ini pernyataan sesat sebab sudah terang benderang bahwa cairan tersebut adalah air keras," jelas Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana kemarin (11/5). Kemudian, majelis hakim juga dianggap pasif dan tidak objektif dalam mencari kebenaran materiil.
Tim Advokasi juga memperkirakan ada manipulasi barang bukti di persidangan. Mulai dari rekaman CCTV hingga rusaknya pakaian Novel. Jaksa juga dinilai mengaburkan fakta air keras yang digunakan dalam penyerangan.
"Baru diketahui dari JPU terdapat saksi kunci penyerangan yang telah memberikan keterangan, berkas BAP-nya diduga dihilangkan dan tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan jaksa," lanjutnya.
Sejumlah kejanggalan tersebut membuat Tim Advokasi sepakat mendesak beberapa pihak yang berkaitan. Antara lain MA dan KY untuk mengambil sikap tegas dengan memantau proses persidangan secara langsung. Yang terjadi saat ini dinilai berpotensi mengarah ke peradilan sesat.
Ombudsman RI dan Komnas HAM diharapkan juga terlibat aktif dalam pengawasan dan menyampaikan rekomendasi terkait temuan yang dianggap janggal. "Kami mendesak Kapolri juga menjelaskan ke publik dasar pendampingan hukum terhadap dua terdakwa dan segera menarik para pembela untuk menghindari konflik kepentingan," tegasnya. (deb)
Editor : izak-Indra Zakaria