JAKARTA– Draf rancangan tahapan, jadwal dan program Pilkada 2020 yang baru telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebelum difinalisasi, KPU akan mengundang sejumlah kementerian/lembaga terkait dan masyarakat sipil untuk menguji draf tersebut, hari ini (13/5).
“Salah satu yang diundang adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” ujar Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi, (12/5).
Kehadiran BNPB diharapkan bisa memberikan penjelasan terkait situasi dan prediksi penanganan pandemic COVID-19 di Indonesia ke depannya. Sebelumnya, KPU sendiri sudah menyampaikan surat permohonan penjelasan. Namun belum mendapatkan respon hingga kemarin.
Selain BNPB, lanjut Raka, KPU juga akan mengundang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI). Kehadiran ahli pandemi diharapkan bisa memberi petunjuk soal kelayakan memulai tahapan Pilkada lanjutan dalam waktu dekat. “Salah satu fokus pembahasan dalam FGD dan Uji Publik untuk mendapat masukan terkait opsi pertama (Desember 2020),” tuturnya.
Raka menjelaskan, sejauh ini draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal dan Tahapan yang disusun KPU masih mengacu pada pelaksanaan pemungutan suara di Desember 2020. Hal itu sesuai dengan isi Perppu 2 tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada.
Setelah dilakukan FGD dan Uji Publik, draf PKPU Tahapan dan Jadwal akan dibahas kembali dalam Rapat Dengar Pandapat (RDP) di Komisi II DPR. “DIharapkan rapat kerja KPU dengan pemerintah dan DPR sebelum 29 Mei 2020,” kata pria berdarah bali itu.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai membuka wacana penambahan anggaran. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu mendapat anggaran tambahan Pilkada jika pemungutan suara digelar 9 Desember 2020.
Fritz mengungkapkan, menggelar tahapan di tahun ini cukup beresiko jika. Untuk itu, pelaksanaannya perlu memenuhi protokol kesehatan bagi petugas KPU dan Bawaslu. "Kalau pilkada diadakan Desember, saya yakin KPU dan Bawaslu akan meminta tambahan dana untuk melaksanakan proses pemilihan (pilkada) dengan protokol kesehatan," ujarnya.
Protokol kesehatan yang dibutuhkan adalah disinfektan, masker, sanitizer, hingga sarung tangan bagi petugas. Dia menegaskan, penyelenggara tidak ingin lagi kecolongan dengan jatuhnya korban jiwa atau sakit dari pemilu seperti saat Pemilu 2019 lalu.
"Saya rasa kita semua tidak ingin kecolongan munculnya banyak korban jiwa seperti Pemilu 2019 lalu," tegasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria