JAKARTA– Laporan kasus dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) pada masa pandemi COVID-19 terus bertambah. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, hingga Selasa (12/5) lalu sudah ada 23 daerah yang melaporkan kasusnya.
“Tersebar di 11 provinsi yang diduga melakukan politisasi,” ujar anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi, kemarin (13/5). Angka tersebut nasik signifikan dibanding awal bulan ini. Dari data Bawaslu RI, sebagian besar kasus terjadi di wilayah barat seperti Bengkulu, Jambi, dan Lampung.
Dewi mengatakan, motifnya hampir serupa. Yakni dengan menempelkan gambar kepala daerah yang merupakan bakal calon petahana dalam berbagai bentuk kemasan bansos.
Wanita asal Palu itu menjelaskan, semua laporan yang masuk saat ini masih ditangani Bawaslu daerah masing-masing. Pihaknya sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengumpulkan informasi dan menyimpan berbagai dokumentasi barang yang diduga dimanfaatkan untuk kontestasi.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengamankan barang bukti. Pasalnya, kata Dewi, jika diproses sekarang masih berpotensi terbentur aturan. Mengingat ketentuan pasal 71 UU Pilkada baru melarangan kepala daerah memanfaatkan program untuk kepentingan pemenangan sejak enam bulan sebelum penetapan calon. Sementara sejauh ini belum jelas tahapannya.
Jika nanti tahapan baru Pilkada keluar, pihaknya langsung melakukan penindakan bila masih relevan. “Kalau nanti tahapan dilanjutkan dan peristiwa masih masuk kurun waktu yang diatur, akan diproses,” kata satu-satunya wanita di jajaran pimpinan Bawaslu tersebut.
Sembari menunggu prosesnya, jajaran Bawaslu di daerah akan terus memaksimalkan sosialisasi pencegahan. Dia berharap, para petahana bisa bersikap bijaksana dengan tidak berakrobatik.
Bawaslu juga mengapresiasi langkah sejumlah gubernur yang sudah memberikan arahannya. “Kita mengapresiasi Provinsi Lampung dan Riau, gubernurnya mengeluarkan edaran larangan,” ungkapnya. Dia berharap, langkah preventif juga dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang menegaskan pihaknya selalu melakukan pembinaan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan penyimpangan. “Sudah banyak sekali himbauan-himbauan,” ujarnya.
Namun jika tetap terjadi pelanggaran, lanjutnya, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Pasalnya, kasus tersebut berkolerasi dengan kontestasi politik. Apalagi, sudah ada ketentuan undang-undangnya sehingga hanya perlu ditegakkan aturannya. “Siapa yang mengawasi penegakkannya? Ya Bawaslu,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria