JAKARTA – Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 (Peppu Corona) memang sudah diberikan. Meski demikian, peluang pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) belum sepenuhnya tertutup.
Dari tiga gugatan yang sudah ditangani MK, hanya satu pihak yang menarik perkaranya. Yakni perkara nomor 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Damai Hari Lubis. Sementara perkara 23/PUU-XVIII/2020 dari Amien Rasi cs dan perkara 24/PUU-XVIII/2020 oleh MAKI cs menyatakan untuk melanjutkan gugatannya.
Sebagai implikasinya, dalam sidang lanjutan gugatan Perppu COVID-19 kemarin (14/5), kedua pemohon meminta para mahkamah untuk mempercepat penanganan perkaranya. “Kami ingin tetap terus dan mohon dipercepat penanganannya,” kata Ketua MK Boyamin di Gedung MK, Jakarta.
Dia beralasan, meski secara politik Perppu tersebut sudah disepakati menjadi Undang-undang oleh DPR, namun secara ketatanegaraan belum resmi disahkan. Selain itu, dia juga tidak yakin pihak DPR akan bekerja cepat dalam menerbitkan lembaran negara. “Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan kuasa hukum Amien Rais cs, Ahmad Yani. Dia menjelaskan, ada waktu sekitar sebulan yang bisa dimanfaatkan. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
“Kami berharap betul agar perkara ini mendapat skala prioritas dilakukan pemeriksaan karena menyangkut hajat dan kehidupoan masyarakat dan sistem bernegara,” kata dia. Yani memastikan, pihaknya siap mengikuti ritme cepat termasuk dalam menghadirkan para saksi ahlinya.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Penel Hakim Aswanto mengatakan akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagaimana ketentuan berita acara di MK. “Panel tidak punya kewenangan memutuskan,” ungkapnya.
Dia menegaskan, MK selalu mempertimbangkan situasi dalam memutuskan perkara. Kepaniteraan juga berupaya mempercepat prosesnya agar segera diambil keputusan. “informasi yang saya dapat, panitera mengagendakan begitu selesai sidang kita akan langsung melaporkan ke RPH,” tuturnya.
Sementara itu, dalam sidang lanjutan kemarin, dua pemohon memperbaiki sejumlah hal teknis yang menjadi masukan para hakim dalam sidang perdana 28 April lalu. Salah satu aspek yang diperbaiki adalah para pemohon mencantumkan sejumlah skema pembiayaan darurat di berbagai negara yang cukup sukses seperti di Taiwan tanpa mengikuti cara yang diambil pemerintah Indonesia. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria