JAKARTA - Ombudsman RI (ORI) menyayangkan terjadinya kepadatan calon penumpang di area Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, (14/5). Peristiwa yang berlangsung berjam-jam itu dinilai masuk kategori pelanggaran atas kebijakan pembatasan pergerakan manusia di tengah pandemi Covid-19.
Anggota ORI Alvin Lie mengatakan antrean panjang penumpang itu diketahui berlangsung sejak pagi sekitar pukul 06.00 hingga jam 10.00. Antrean tersebut sampai mengular di luar bandara. "Kerumunan atau antrean yang panjang itu jelas mengabaikan physical distancing dan protokol kesehatan," ujarnya kepada Jawa Pos.
Alvin menyebut peristiwa itu menunjukkan lemahnya koordinasi antara pihak Angkasa Pura II selaku otoritas bandara dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan maskapai penerbangan. "Sehingga bandara tidak dapat mengantisipasi banyaknya penumpang yang datang pada pagi hari," paparnya.
Berdasar penelusuran ORI, pihak airlines diduga tidak transparan memberitahukan kepada pengelola bandara terkait berapa jumlah tiket yang diterbitkan. Bahkan, kata Alvin, ada maskapai yang menerbitkan tiket lebih dari 50 persen kapasitas pesawat. "Data yang kami dapatkan bahkan ada yang mendekati 90 persen dari kapasitas itu terjual," bebernya.
Hal itu tentu tidak sesuai dengan aturan soal pembatasan jumlah penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 18/2020 tentang Pengendalian Tranportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. "Ini menunjukkan masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan pembatasan pergerakan manusia," terangnya.
ORI menilai tidak patuhnya maskapai dalam melaksanakan peraturan pembatasan itu berpotensi menambah perluasan penyebaran Covid-19 dari kota ke daerah. Bila ledakan penularan itu terjadi, pemerintah daerah tentu akan kelimpungan menghadapi penyebaran itu. "Akan makin lama sengsara kita menghadapi Covid-19," imbuh Alvin.
Atas peristiwa itu, ORI langsung meminta Kemenhub untuk benar-benar menegakkan aturan pembatasan penumpang sebagaimana diatur dalam Permenhub 18. Baik itu yang menggunakan transportasi udara, darat dan laut. Bila perlu, pihak yang sengaja melakukan pelanggaran dikenai sanksi tegas. "Kami meminta agar permenhub 18 yang membatasi jumlah penumpang yang diangkut itu betul-betul ditegakkan," tandasnya. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria