Pilkada, KPU Siapkan 6 Juni atau 15 Juni

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 16 Mei 2020 | 10:54 WIB
Photo
Photo

JAKARTA–Draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 yang baru sudah selesai disusun KPU. Rencananya, draf tersebut akan disampaikan ke publik hari ini (16/5) untuk mendapatkan masukan. 

“Besok kita uji publik,” kata Komisioner KPU RI Viryan, kemarin (15/5). Dalam uji publik, KPU akan mengundang berbagai Kementerian/Lembaga, penyelenggara pemilu, partai politik hingga perwakilan masyarakat sipil. 

Viryan menjelaskan, dalam draf PKPU tahapan yang disusun KPU, ada dua rencana yang disiapkan. Pertama adalah memulai kembali tahapan pada Sabtu, 6 Juni 2020. “Plan B nya kita mulai pada (Senin) 15 Juni,” kata mantan Komisioner KPU Pontianak itu. Sementara untuk tanggal tahapan lainnya baru akan disampaikan hari ini. 

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menambahkan, adanya dua opsi untuk waktu memulai tahapan lanjutan karena situasinya belum pasti. Hingga kemarin, KPU belum mendapatkan rekomendasi tertulis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi pandemi. 

KPU sendiri sengaja menyiapkan opsi dimulai Juni untuk mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2 tahun 2020 yang menyebut pelaksanaan coblosan di Desember tahun ini. Meski demikian, Raka menegaskan opsi 6 Juni atau 15 Juni belum final. 

"Karena ga mungkin kita menetapkan tapi keputusan besar soal penundaan atau tidaknya belum ada," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, keputusan menetapkan pilkada lanjutan tidak bisa diambil KPU sendiri. Tapi harus melalui keputusan bersama dengan Pemerintah dan Komisi II DPR. Raka mengatakan, KPU sudah mengirimkan surat ke DPR agar rapat pengambilan keputusan bisa dilakukan. "Kita berharap bisa secepatnya," imbuhnya. 

Jika keputusan tersebut sudah didapat, pria kelahiran Bali itu menyebut kerja KPU untuk menetapkan tahapan lebih mudah. Selain itu, pihaknya juga bisa segera menyusun PKPU lainnya untuk memastikan penyesuaian desain tahapan. 

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin mengatakan, jika tetap digelar Desember 2020 maka Pilkada kali ini termasuk dalam situasi tidak normal. Dengan demikian, perubahan pada teknis tidak bisa dihindari. “Banyak penyesuaian atas protokol kesehatan,” ujarnya. 

Hanya saja, lanjut dia, ada banyak hal yang berpotensi menjadi persoalan jika terjadi penyesuaian. Khsusunya jika dikaitkan dengan kewenangan KPU mengubah teknis tersebut. Mengingat UU 10/2016 mengatur secara eksplisit seperti metode kampanye. 

“Jenisnya ada di UU. Di sekarang ga mungkin misal rapat umum atau kampanye akbar. Apa mungkin jika KPU menafsirkan metode dihilangkan atau di modif,” kata dia. Oleh karenanya, dia berharap agar sebelum tahapan dimulai kembali, kajiannya harus holistic. Sebab, tidak bijak jika tahapan dijalankan namun ada potensi menimbulkan korban jiwa. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria