KPK Banding Putusan Kasus Garuda

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 16 Mei 2020 | 11:34 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara suap dan TPPU yang dilakukan pemilik PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo. Banding dilakukan lantaran KPK menilai putusan hakim belum adil. Terutama soal tidak adanya kewajiban membayar uang pengganti. 

Sebelumnya, hakim memvonis Soetikno bersalah dalam perkara itu. Soetikno dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan tanpa diminta membayar uang pengganti. Sedangkan eks Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan dan diminta membayar uang pengganti SGD 2.117.315 atau sekitar Rp 23,135 miliar (kurs Rp 10.927). 

Secara umum, hakim yang diketuai Rosmima itu menilai Emirsyah terbukti menerima suap dari Soetikno. Yakni sebesar Rp 5,8 miliar, USD 884.200, EUR 1 juta, dan SGD 1 juta. Duit itu bagian dari komisi untuk Emirsyah lantaran membeli pesawat dan mesin pesawat melalui perantara Soetikno. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan upaya banding itu diajukan kemarin (15/5) atau sepekan setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Jaksa penuntut umum (JPU), kata Ali, segera menyusun memori banding dan menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melalui ketua PN Jakarta Pusat. "Maka perkara atas nama kedua terdakwa tersebut saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap," jelasnya. 

Ali menambahkan, KPK sejatinya menerima putusan terhadap Emirsyah. Itu setelah tim JPU mempelajari pertimbangan majelis hakim. Menurut JPU, fakta-fakta yuridis terkait Emirsyah yang diuraikan dalam persidangan telah diterima majelis hakim. 

"Namun, adapun terdakwa Emirsyah berdasarkan informasi yang kami terima, menyatakan upaya hukum banding," imbuhnya. Karena itu lah perkara Emirsyah dan Soetikno belum berkekuatan hukum tetap. (tyo)

Editor : izak-Indra Zakaria