JAKARTA- Kenaikan IURAN BPJS Kesehatan pada masa Pandemi dinilai tidak manusiawi. Secara aturan, penyesuaian tarif harusnya dilakukan pada tahun 2019. Namun, karena pertimbangan politik, maka hal tersebut tidak jadi dilakukan.
Hal ini diungkapkan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Menurut Timboel kenaikan iuran JKN memang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak selama 2 tahun sekali Penyesuaian tarif diamanatkan dalam Pasal 27 ayat 2 UU SJSN dan Psal 38 ayat 1. Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
”Amanat kenaikan ini pun diatur di perpres sebelumnya, seperti perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013,” jelasnya. Timboel menjelaskan, pemerintah telah ikut aturan ini di tahun 2016, yakni 2 tahun sejak besaran iuran terakhir ditetapkan pada tahun 2014. Tertuang dalam Perpres Nomor 19 tahun 2016. Meski pada waktu itu, besaran iuran tidak mengikuti rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Kenaikan ini pun tidak luput dari protes. ”Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu,” katanya.
Namun kata Timboel, aturan ini tidak dilakukan pemerintah pada tahun 2018 yang seharusnya sudah masuk pada tahun penyesuaian Iuran. “Alasannya hanya satu. Yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye,” ujarnya.
Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres nomor 75 Tahun 2019. Menurut Timboel, ini alasan yang bisa dimengerti secara politik elektoral. ”Ya karena alasan elektoral saja sih. Biar mulus bisa melaju lagi. Tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal ini ke publik. Saya kira itu wajar saja,” jelasnya. Namun konsekuensinya, pemerintah harus menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 Triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 Triliun, faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 Triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019. ”Sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun. Ini kata Menkeu Sri Mulyani sendiri,” ujarnya.
Suntikan Rp. 10,2 triliun ternyata belum cukup. Masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ini konsekuensi yang harus dipikul oleh Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.
Menurut Timboel pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sendiri sehingga tidak menaikkan Iuran pada tahun 2018. Namun hal tersebut harud ditebus dengan terpaksa menaikkan iuran pada tahun 2020 meskipun situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemic Covid-19. ”Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri klas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021,” katanya.
Menurut Timboel pemerintah dihadapkan pada persoalan eletoral dan pertimbangan kemanusiaan. Karena pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN. Akibatnya pada masa pandemi yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. ”Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi,” tegasnya.
Menurut Timboel, pemerintah seharusnya menaikkan iuran saaat pandemi sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis. Jika dipaksakan, peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran, peserta non-aktif semakin meningkat sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi. ”Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengakui bahwa ada dilematis yang mengiringi rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS. Piter mengatakan di satu sisi iuran BPJS memang jika tidak dinaikkan akan membebani APBN. Namun di sisi lain, Piter menyebut bahwa timing menaikkan iuran BPJS seperti saat pandemi ini, dirasa kurang tepat.
”Kita harus lihat dari dua sisi. Memang kenaikan ini untuk kebaikan kita bersama. Secara persentase kenaikannya terlihat besar, tapi kalau dilihat secara nominal, kenaikannya itu nggak besar. Itu kenaikan juga untuk kelas I dan kelas 2, jadi jika tidak kuat maka bisa turun ke kelas III,” ujarnya, saat dihubungi Jawa Pos.
Namun Piter juga menegaskan bahwa timing kenaikan iuran BPJS ini tidak pas. Sebab, masyarakat sendiri sedang sibuk mengantisipasi pandemi Korona. Ditambah, usulan kenaikan yang pernah disampaikan ke MA juga ditolak. Piter menggarisbawahi bahwa dari penolakan MA, ada hal yang patut dicermati bahwa kenaikan iuran BPJS belum diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan efisiensi secara menyeluruh.
”Harus dilihat dulu, ada upaya perbaikan dari BPJS Kesehatan tidak. Karena di sisi lain memang harus melakukan penekanan inefisiensi. Tidak hanya dari BPJS Kesehatan, tapi juga kedisiplinan atau moral hazard pengguna, moral hazard rumah sakit, itu semuanya harus dibenahi secara komperhensif,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Humas BPJS Iqbal Anas Maruf mengungkapkan bahwa perpres kenaikan Iuran BPJS sudah dipertimbangkan dengan matang. Dalam pembayarannya pun akan ada keringanan. “Misalnya jika peserta menunggak 2 tahun. Cukup dibayarkan 6 bulan dulu,” jelasnya. Iqbal juga mengatakan bahwa tidak ada kenaikan bagi kelas 3 di tahun 2020 ini. 61 persen peserta mandiri berada di kelas 3. Membuktikan bahwa kesulitan di masa pandemi juga menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian tarif tahun 2020.
Ia menyebut bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk melakukan efisiensi di internal BPJS. “Kami melakukan efisiensi operasional. Meniadakan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tupoksi. Personil juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kami mengelola 223 juta jiwa dengan hanya 9.000 orang SDM seluruh Indonesia,” jelasnya.(tau/agf)
Editor : izak-Indra Zakaria