Eks Jampidsus Bantah Terima Suap

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 19 Mei 2020 | 10:59 WIB
Photo
Photo

JAKARTA- Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman buka suara atas nyanyian eks asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Dia menepis tudingan adanya dana 'pengamanan' Rp 7 miliar dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang ditangani Kejaksaan Agung. 

"Itu tudinganan yang sangat keji terhadap saya, fitnah," katanya melalui ketarangan pers, kemarin (18/5). Dia juga menegaskan tidak pernah ada orang yang menemui dirinya untuk membahas penanangan kasus hibah KONI di Kejaksaan Agung. "Saya juga tidak tahu nama-nama yang disebut (Ulum), ada Ferry, Jusuf , Yunus, kenal saja tidak apa lagi bertemu," jelasnya. 

Dia memaparkan kronologis penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI yang ditangani Kejaksaan. Awal mulai perkara ini adanya pengaduan dari masyarakat pada 16 Maret 2018. Lalu dilakukan telaah oleh Kasubdit Ladumas sesuai tanggal 6 Juni 2018. 

Setelah dilakukan telaah, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono (saat itu) mengirimkan nota dinas (nodis) kepada Jampidsus tanggal 26 Juni 2018 tentang telaah atas laporan pengaduan. Atas nodis tersebut, Adi menyetujui untuk dilakukan penyelidikan. 

"Tanggal 9 Juli 2018 diterbitkan sprinlid (surat perintah penyelidikan) oleh diriku dan dilaksanakan sesuai dengan SOP," ujarnya. Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut Adi, tim penyelidik melaporkan kepada dirdik dengan saran agar perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Ini laporan tim penyelidik tanggal 17 September 2018," tegasnya. 

Selanjutnya, pada 21 Febuari 2019 dilakukan ekspose hasil penyelidikan yang hasilnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hasil ekspose tersebut merujuk nodis dari Dirdik saat itu (Asri Agung) kepada Jampidsus tanggal 12 maret 2019. "Begitu ada nodis tanggal 12 Maret 2019, tanggal 13 maret 2019 langsung saya setujui untuk ditingkatkan ketahap penyidikan," tegasnya. 

Jadi, kata Adi, dari awal kronologis penanganan perkara sangat profesional sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai semangat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. "Jadi rentetan penanganan perkara sangat cepat, tidak ada itu untuk menghentikan perkara, semua berjalan, bahkan sampai sekarang masih berjalan perkara," ungkapnya. 

Dalam perkara tersebut, kata Adi, sudah 50 orang saksi diperiksa oleh tim penyidik dan 2 orang ahli. "Ini kan berjalan perkaranya, tidak ada untuk menghentikan," ujarnya. Disinggung soal adanya dana entertainment yang diungakpkan Ulum, Adi menegaskan pihaknya tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan atau acara di Kemenpora dan KONI. "Boleh dicek, tidak pernah saya ikut kegiatan yang diadakan Kemenpora dan KONI," tegasnya. 

Karena itu, Adi berharap Kejaksaan dapat mengungkapkan apa motif dan tujuan dari tudingan dan fitnah terhadap dirinya. "Saya mendorong Kejagung ungkap motif dari fitnah ini," tutupnya. 

Disisi lain, kasus dugaan suap hibah KONI dipastikan akan terus dikembangkan KPK. Baik itu terkait dugaan aliran uang suap ke anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi maupun eks Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Adi Toegarisman. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan jaksa penuntut umum (JPU) sudah mencatat keterangan Ulum yang disampaikan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu. Keterangan itu lah yang akan dikembangkan setelah analisis yuridis dilakukan. "Dari seluruh fakta persidangan akan dilakukan analisa yuridis lebih lanjut dalam surat tuntutan (Imam Nahrawi)," ujarnya. 

Ali memastikan pihaknya tidak segan menetapkan tersangka lain dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Dengan catatan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti permulaan. "Minimal setidaknya adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka tentu KPK tak segan untuk menentukan sikap berikutnya dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ungkap Ali. 

Pengembangan perkara, kata Ali, akan dilakukan jika seluruh pemeriksaan perkara dalam persidangan telah tuntas. Kemudian jaksa mendalami fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan kelak. Meski demikian, Ali menyebut pihaknya tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah dalam pengembangan perkara tersebut. 

"Adanya asas hukum satu saksi maka tentu harus dilihat pula dari sisi alat bukti lainnya, setidaknya ada persesuaian keterangan saksi lainnya, alat bukti petunjuk ataupun keterangan terdakwa," tambah Ali. KPK pun meminta masyarakat terus mengawal sidang perkara suap KONI dengan terdakwa Imam Nahrawi tersebut. 

Seperti diberitakan, di persidangan Imam Nahrawi pada Jumat (15/5) lalu Ulum mengungkap informasi terkait aliran uang suap hibah KONI ke Achsanul Qosasi sebesar Rp 3 miliar dan ke Adi Toegarisman Rp 7 miliar. Uang itu diduga untuk "mengamankan" audit keuangan di BPK dan pemeriksaan di Kejaksaan. Ulum menyampaikan hal itu ketika menjadi saksi Imam Nahrawi. (deb/tyo)

Editor : izak-Indra Zakaria