Gugatan Honorer Kembali Kandas

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 20 Mei 2020 | 10:45 WIB
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Kans para pekerja honorer untuk untuk segera mendapat kepastian status melalui Judicial Review Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali kandas. Kemarin (19/5), Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 yang diajukan 19 orang guru honorer dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebelumnya, 19 guru honorer itu menggugat pasal 6, pasal 58 dan pasal 99 UU ASN. Pasal 6 mengatur jenis ASN di mana hanya ada dua jenis, yakni Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan definisi tersebut, pemohon menilai honorer tidak memiliki dasar hukum meski secara fakta masih banyak di sekolah.

Kemudian pasal 58 yang mengatur pengadaan PNS. Pemohon menilai, semestinya dalam pengadaan ASN menyediakan jalur khusus honorer. Terakhir pasal 99 ayat 1 dan 2 yang mengatur PPPK tidak bisa diangkat sebagai PNS. Pemohon berharap PPPK yang berasal dari guru honorer masuk dalam pengecualian.

Dalam pertimbangannya, mahkamah berpendapat, pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Untuk menjamin fungsi tersebut, ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan. Dengan demikian, prosesnya tetap harus memenuhi syarat.

“Keberadaan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam memenuhi kebutuhan ASN dimaksud,” ujar Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan. Hal itu sebagaimana keputusan MK nomor 6/PUU-XVII/2019.

Yang terpenting, lanjut dia, pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. “Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sementara untuk isu PPPK pada pasal 99 ayat 1 dan 2, Anwar menyebut mahkamah sudah memberikan tafsir pada perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015. Pada pokoknya, MK sepakat dengan proses penerimaan PPPK dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Meski demikian, tidak lantas bisa naik menjadi PNS terlepas apapun latar belakangnya.

“Jika seorang P3K ingin menjadi seorang PNS maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi seorang CPNS,” pungkasnya.

MK juga meminta para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN. Karena faktanya UU ASN yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada. Honorer pun bisa mengikuti tes PPPK.

Selain itu, lanjut MK, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan manajemen ASN dalam jangka waktu lima tahun. Termasuk di dalamnya menyelesaikan penataan terhadap honorer. MK meminta pemerintah mempertimbangkan nasib Honorer dalam penataan tersebut.

“Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN,” pungkasnya. (far)

 

Editor : izak-Indra Zakaria