JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kesemrawutan dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Itu lantaran belum diperbaharuinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah daerah.
Padahal sesuai Surat Edaran (SE) KPK, DTKS mestinya menjadi rujukan awal pendataan. Pendataan itu secara teknis melibatkan satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. "Jadi masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, (19/5).
Ipi menjelaskan, penyelenggaraan bansos tu diawasi KPK sejak awal pandemi. Potensi kerawanan yang masuk kriteria pengawasan diantaranya terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.
Ipi menyebut dalam pengawasan itu KPK berkoordinasi terkait penggunaan DTKS dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Pendidikan.
"KPK mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," paparnya. Selain itu, KPK juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan bansos. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria