JAKARTA – Pemerintah pusat menanggapi serius gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 tahun 2020. Terbukti, dalam sidang lanjutan gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (20/5), Presiden Joko Widodo mendelegasikan kabinetnya untuk menyampaikan penjelasan langsung.
Ada tiga pejabat yang dihadirkan pemerintah. Yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam persidangan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah menindaklanjuti persetujuan DPR atas Perppu 1 tahun 2020 menjadi Undang-undang (UU) dalam sidang paripurna 12 Mei lalu. Tindaklanjut tersebut tertuang dalam lembaran negara tahun 2020 nomor 134 dan lembaran negara nomor 6516.
“Selanjutnya disebut Undang-undang nomor 2 tahun 2020,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta. Dengan sudah disahkannya Perppu menjadi UU, pemerintah menilai gugatan perkara 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Amien Rais CS dan perkara 24/PUU-XVIII/2020 oleh MAKI sc sudah kehilangan objeknya.
Menanggapi pernyataan itu, kuasa hukum pemohon Zainal Arifin Hosein mengakui jika pihaknya sudah kehilangan objek perkara. Meski demikian, pihaknya menilai kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengesahan Perppu menjadi UU bernuansa politik. Sehingga perkara kehilangan objek.
“Kami menilai ini logika politik. Ketika hukum sudah tercampur dalam politik ini akan mencederai pripsip negara hukum,” ujarnya.
Kuasa hukum lainnya Ahmad yani menambahkan, pihaknya mencium ada proses hukum yang dilanggar dalam percepatan pengesahan Perppu 1/2020 menjadi UU. Dia menjelaskan, dalam pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan, baru pengesahan perppu dapat dilakukan oleh DPR di masa sidang berikutnya. Bukan di masa sidang dimana perppu diserahkan Presiden.
Berdasarkan catatannya, presiden menyerahkan Perppu ke DPR pada 31 Maret 2020 atau dua hari setelah masuk masa sidang ketiga DPR. Dan DPR mengesahkan melalui paripurna pada 12 Mei yang masuk masa sidang ketiga.
“Karena perppu ini disahkan presiden pada masa sidang 3 dan disahkan DPR pada masa sidang 3. Kami berpendapat belum waktunya DPR memberi persetujuan atau penolakan,” imbuhnya.
semestinya, lanjut dia, persetujuan dari DPR baru bisa dilakukan pada masa sidang selanjutnya atau masa sidang keempat. “Tapi mungkin mekanisme keputusan politik yang sudah diambil DPR,” tuturnya. Dia menegaskan, pihaknya akan mengajukan kembali gugatan baru terhadap UU 2 tahun 2020. Selain substansi, Yani menyebut akan menguji prosedur pengesahannya yang dinilai melanggar.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim pengesahan sudah melalui prosedur yang ada. Baik sesuai UU MD3 maupun tata tertib yang ada di DPR. Dia menegaskan prosesnya yang cepat tidak ada maksud lain. “Karena urgensi dari sebuah Perppu, logic hukumnya adalah cepat dan urgensi,” kata dia.
“Semua kami serahkan kepada majelis hakim konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan jawaban dari pemerintah,” imbuhnya menambahkan. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria