Perpres Iuran BPJS Kesehatan Kembali Dilaporkan ke MA

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 21 Mei 2020 | 11:38 WIB
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendaftarkan hak uji materil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA) kemarin (20/5). Keluarnya peraturan ini dinilai tidak tepat.

Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini sangat tidak memiliki empati. Sebab aturan yang salah satunya mengatur soal tarif baru iuran BPJS Kesehatan ini dinilai tidak mampu menyikapi keadaan yang sulit akibat pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). ”Bahwa ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum, karena apa yang kami lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata,” katanya

Rusdianto menegaskan bahwa gugatan uji materi kenaikan iuran ini dilakukan untuk menilai apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan tanggungjawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pesertanya. ”Harus bisa dibuktikan adanya perubahan perbaikan pelayanan. Termasuk hak-hak peserta dalam mengakses obat dan pengobatan dengan mudah,” tuturnya.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat. Apalagi ditengah pandemi virus korona. ”Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan,” ungkapnya.

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan. ”Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran.,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan kenaikan iuran dilakukan saat masa pandemi. Padahal pemerintah sebelumnya bisa menunda kenaikan iuran yang harusnya dilakukan pada 2018. ”Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh pemerintah Amanat kenaikan ini pun diatur di perpres2 sebelumnya, seperti perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013,” ucapnya.

Dia menyatakan bahwa kenaikan iuran merupakan hal yang biasa. Sejak beroperasi 2014 pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016. Memang kenaikan iuran paling lama dilakukan dua tahun. Kenaikan selanjutnya seharusnya dilakukan pada 2020. ”Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan tahun Pemilu 2019,” tuturnya.

Timboel mempertanyakan kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu pemerintah tidak menaikkan iuran JKN. Tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi Covid-19 Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. ”Kenaikan iuran itu menjadi sebuah keniscayaan karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini,” bebernya. (lyn)

 

Editor : izak-Indra Zakaria