Cuti Bersama Dievaluasi Akhir Juni

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 21 Mei 2020 | 15:13 WIB
-
-

 

JAKARTA–Pemerintah berencana mengevaluasi kembali penetapan cuti bersama dalam rangka Idulfitri 1441 Hijriah. Jika sebelumnya cuti bersama diputuskan untuk digeser akhir tahun, ada peluang untuk kembali diubah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, sejauh ini keputusan cuti bersama dalam rangka Idulfitri 1441 Hijriah masih tak ada perubahan. Cuti bersama tetap digeser pada 28-31 Desember 2020.

“Dengan pertimbangan, paling aman untuk membuat prediksi dalam kaitannya dengan masalah pandemi Covid-19,” ujarnya setelah rapat terbatas bersama Presiden kemarin (20/5). Meski demikian, lanjut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan dilakukan pengkajian ulang apakah cuti bersama bisa digeser dengan melihat keadaan wabah Covid-19 di Indonesia.

Rencananya, proses evaluasi bakal dilakukan pada akhir bulan. Nah, apabila penularan Covid-19 di Indonesia sudah menurun, ada kemungkinan cuti bersama digeser bersamaan dengan Id yang jatuh pada 31 Juli mendatang. “Kalau memang Covid-19 sudah turun, sudah tidak mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama. Bisa sebelum Iduladha atau sesudah Iduladha,” paparnya.

                Selain itu, turut dibahas pula mengenai ketentuan cuti bersama aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN. Menurutnya, tidak ada cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN pada tanggal 22 Mei. Dengan demikian, libur Idulfitri hanya pada tanggal merah di hari Minggu-Senin, 24-25 Mei. “Jadi ASN dan BUMN tetap masuk. Cutinya ganti di hari lain,” pungkas mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.

Sementara itu, persiapan menuju tatanan kehidupan normal yang baru masih terus dilakukan. Salah satu rujukannya, penjelasan Direktur eksekutif WHO Mike Ryan yang menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 mungkin tidak akan pernah hilang. Jadi, strategi ke depan adalah bagaimana bisa hidup bersama-sama dengan virus.

 

Caranya adalah dengan mengurangi risiko bahaya virus corona. Harus ada kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat untuk menjadikan protokol kesehatan sebagai sesuatu yang normal. Termasuk di dalamnya saling mengingatkan untuk patuh. Dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mampu melaluinya, juga mampu beradaptasi. ’’Covid-nya ada, tidak hilang, tapi kita bisa tetap sehat,’’ lanjut Perwira TNI berpangkat Letnan Jenderal itu. Jadi, masyarakat tetap bisa beraktivitas tanpa khawatir tertular atau terpapar.

 

UU Kekarantinaan Kesehatan menjadi pedoman utama. “Apabila PSBB dicabut, tidak serta-merta menjadi keluar dari situasi kedaruratan,’’ tutur Doni. Nantinya, pedoman di UU Kekarantinaan Kesehatan tetap diberlakukan, tapi sebagai prosedur normal. Bukan lagi prosedur PSBB.

Gugus Tugas mencatat masih ada 124 kabupaten/Kota yang tidak memiliki kasus konfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 24 di antaranya berada di kawasan kepulauan. “Artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat,’’ Jelas mantan Danpaspampres itu.

 

Meskipun demikian, dalam beberapa hari ke depan, gugus tugas tetap akan memonitor melalui laporan dari gugus tugas provinsi kabupaten/kota. Apakah di zona hijau itu ada kasus positif Covid-19 atau tidak. Prinsipnya, wilayah-wilayah tersebut akan dijaga semaksimal, mungkin jangan sampai terjadi penularan.

 

Kabupaten/kota berstatus zona hijau tersebut tersebar di 27 provinsi. Paling banyak di Papua (18), Sumut (16), NTT (15), dan Aceh (14). Daerah yang tidak memiliki kabupaten/kota berstatus zona hijau adalah provinsi Jatim, DIJ, DKI Jakarta, Kalsel, NTB, Bali, dan Kaltara.

Gugus tugas akan berupaya memaksimalkan kemampuan tes PCR yang dimiliki 128 laboratorium. Dua hari lalu, tes PCR harian sempat menyentuh angka 12.276. setelah sebelumnya tes terbanyak berada di angka 9.700-an. Sehingga, rasio tes Indonesia juga makin besar. (mia/byu/dra/k16)

Editor : izak-Indra Zakaria