JAKARTA -- Ruang sidang Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ramai pada Rabu siang (3/5). Keenam terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang untuk pertama kalinya dengan agenda pembacaan dakwaan. Keenamnya pun hadir secara langsung di ruang sidang.
Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Kemudian dari pihak swasta ada Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Kecuali Syahmirwan, para tersangka hadir dengan mengenakan batik.
Para terdakwa diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing menyatakan bersedia menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan secara langsung. Sebab, dakwaan yang dikenakan untuk keenamnya kurang lebih sama. Hanya Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang mendapat tambahan dakwaan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Namun untuk pemeriksaan selanjutnya, mereka mengusulkan pembagian menjadi dua klaster.
Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan milik Hendrisman Rahim yang dianggap mewakili dakwaan lima orang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan untuk masing-masing Heru dan Benny terkait TPPU.
Dari pembacaan dakwaan kemarin, JPU mengungkapkan kronologi terjadinya jual beli saham yang tidak likuid dan merugikan PT Asuransi Jiwasraya. Praktik tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 oleh ketiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya tersebut bersama dengan tiga pihak swasta yang terlibat.
Pada 2009, setelah melalui beberapa kali pertemuan, Hendrisman sepakat bersama Hary dan Syahmirwan untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi kepada Benny dan Heru. Joko berperan sebagai perantara antara Benny dan Heru dengan para pejabat Jiwasraya kala itu. Pengelolaan investasi berujung kerugian karena diduga dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan hanya dilakukan untuk formalitas belaka.
Pengelolaan investasi dan reksa dana yang diduga dikendalikan oleh Benny dan Heru melalui Joko tersebut telah menguntungkan keduanya hingga Rp 16,807 triliun. Sementara itu, diduga Hendrisman menerima keuntungan sebesar Rp 5,525 miliar, Hary Rp 2,224 miliar, dan Syahmirwan Rp 4,803 miliar.
Komunikasi antara keenamnya sendiri berupaya disamarkan dengan nama-nama alias menurut hasil penyidikan jaksa. "Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS, terdakwa menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual beli saham yang PT AJS," ungkap Jaksa Ardhito Muwardi saat membacakan dakwaan.
Nama-nama tersebut antara lain Mahmud untuk Syahmirwan, Rudy untuk Hary Prasetyo, Panda atau Maman untuk Joko Hartono Tirto, Pak Haji untuk Heru Hidayat, dan Chief untuk Hendrisman Rahim.
Usai pembacaan surat dakwaan setebal 222 halaman untuk masing-masing terdakwa, mereka serempak menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. Benny secara tegas menyatakan tidak paham mengenai reksa dana yang telah dibacakan panjang lebar oleh JPU. Dia bahkan menambahkan penegasan tidak mengenal mantan pejabat Jiwasraya kecuali Hary. Pernyataannya langsung dipotong Ketua Majelis Hakim Rosmina karena dianggap melangkah terlalu jauh.
"Saya tidak mengerti yang dibacakan jaksa, saya tidak paham dengan semua reksa dana yang dibacakan. Saya tidak kenal dengan semua pengurus Jiwasraya kecuali Pak Hary," ujarnya di tengah persidangan. Hary Prasetyo juga menyatakan tidak paham dengan dakwaan jaksa. Heru Hidayat mengaku setengah paham, setengah tidak. Sementara Hendrisman, Joko, dan Syahmirwan menyatakan paham.
Bob Hasan selaku kuasa hukum Benny menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan JPU kali ini masih kabur. Menurutnya, dakwaan tumpang tindih satu sama lain. Padahal seharusnya diberlakukan untuk masing-masing individu. "Dakwaan tidak jelas dan selalu tidak ada subjek hukum di situ, selalu disandingkan antara Benny dan Heru. Dalam dakwaan itu seharusnya ada pihak, kalau bicara pihak maka harus ada individunya. Tidak bisa serta-merta didempetkan dengan individu lainnya," jelas Bob.
Terdakwa bakal mengajukan keberatan dan meminta waktu menyusun eksepsi selama dua minggu. Namun oleh majelis hakim hanya diberikan waktu seminggu saja. "Kami yakin setebal apa pun dakwaan jaksa, saudara sudah paham. Kami beri waktu satu minggu, kami yakin satu minggu bisa," jelas Hakim Rosmina. Pembacaan eksepsi akan dilaksanakan pada Rabu mendatang (10/6). (deb)
Editor : izak-Indra Zakaria