JAKARTA - Tahapan Pilkada 2020 akan kembali dimulai 15 Juni mendatang. Namun, kepastian tambahan anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi prasyarat Pilkada digelar di tengah pandemi belum didapat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), pemerintah, DPR dan penyelenggara belum capai kesepakatan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pada 15 Juni nanti, tahapan yang akan berlangsung adalah pelantikan dan pengaktifan kembali jajaran petugas ad hoc. Dan sebagaimana rencana yang sudah disusun, pelaksanannya sudah menggunakan protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan sangat penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan. Dalam PKPU yang dirancang KPU juga demikian," ujarnya saat dihubungi, (4/6).
Agar tidak menjadi problem, dia berharap agar kepastian bisa segera diambil. Pihaknya berharap, rapat lanjutan yang akan digelar bersama Menteri Keuangan dan Gugus Tugas bisa segera digelar. "Kami berharap pembahasan anggaran dpt diselesaikan sebelum tgl 15 Juni 2020.
Raka menjelaskan, pihaknya mengusulkan empat opsi anggaran. Untuk kategori A dengan desain 800 pemilih per TPS, KPU mengusulkan anggaran Rp. 2,5 triliun dan Rp. 3,5 triliun tergantung level protokol kesehatannya. Sementara kategori B untuk desain 500 pemilih per TPS, KPU mengusulkan Rp. 4,5 triliun dan Rp. 5,6 triliun tergantung level protokol kesehatannya.
Kesepakatan rapat sendiri, pada akhirnya memilih desain 500 pemilih per TPS. "Sesuai kesimpulan dalam RDP, maka jumlah maksimal pemilih/TPS 50. Anggarannya kategori B," tuturnya. Yakni Rp. 4,5 triliun atau Rp. 5,6 triliun.
Pria kelahiran Bali itu menjelaskan, angka tersebut masih belum final. Selain memperhatikan kemampuan keuangan negara, kesimpulan RDP juga menyebut pemenuhan protokol kesehatan tidak hanya dipenuhi dengan anggaran, tapi juga bisa dengan barang.
"Jadi apakah nanti dalam bentuk barang atau anggaran. Atau bisa juga barang dan anggaran," tuturnya.
Sebab dalam RDP disebutkan, ada opsi memenuhi sebagian kebutuhan protokol kesehatan dengan menggunakan barang-barang yang dimiliki gugus tugas. Karena itu pula, hingga kemarin KPU belum melakukan pengadaan barang dan masih menunggu rapat selanjutnya.
Untuk diketahui, jika usulan tambahan anggaran disetujui diangka maksimal, jumlah alokasi yang digunakan KPU bisa mencapai Rp 15,6 triliun. Sebab sebelumnya, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di 270 Daerah KPU sudah dialokasikan Rp. 10 triliun.
Sementara untuk Bawaslu, total anggaran berpotensi mencapai Rp 3,73 triliun setelah ada usulan tambahan Rp 278 miliar. Sebelumnya, anggaran Bawaslu di 270 Daerah dialokasikan Rp 3,45 triliun. Kemudian anggaran pengamanan sejauh ini tercatat Rp 1,01 triliun. Jika ditotal, anggaran Pilkada bisa menyentuh angka Rp 20 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembahasan lanjutan terkait kepastian anggaran akan dilakukan pekan depan. "Nanti akan kita diskusikan, kita bahas lagi selasa depan," ujarnya.
Doli menambahkan, dalam rapat nanti, pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan terkait ketersediaan anggaran dan penjelasan dari Ketua Gugus Tugas untuk menilai barang serta standar protokol yang tepat. "Karena dari sekian angka yang diajukan KPU Bawaslu, 80 sampai 90 persen untuk alat-alat kesehatan yang dibutuhkan," imbuhnya.
Terpisah, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, keputusan rapat yang belum bulat menunjukkan ketidaksiapan memulai tahapan Pilkada bulan ini. Apa yang tampak saat ini, lanjut dia, berbanding terbalik dari keyakinan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk segera memulai tahapan pilkada.
"Bagaimana mungkin anggaran pengadaan alat protokol kesehatan dan biaya tambahan masih belum dapat dipastikan, sementara tahapannya akan dimulai pada 15 Juni," ujarnya. Padahal, proses pengadaan barangnya sendiri membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Oleh karenanya, Fadli mendesak KPU untuk memutuskan kembali menunda Pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan Pemerintah. Selain kondisi pandemi yang belum mereda, persiapan pilkada di tengah pandemi yang masih jauh dari matang hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.
"Persiapan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 tidak bisa hanya bermodalkan semangat, tekad, dan keyakinan saja," imbuhnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria