Bupati Labuhan Batu Utara Tersangka

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 11 Juni 2020 | 12:49 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Skandal suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) yang menjerat mantan pegawai Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Yaya Purnomo kembali menyeret kepala daerah. Yakni, Bupati Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara Khairudin Syah Sitorus (KSS). KPK telah memulai penyidikan terkait dugaan keterlibatan KSS. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan jika penyidikan tersebut telah dilakukan. Itu artinya, sudah ada tersangka dalam penyidikan ini. Hanya, Ali enggan menanggapi ketika ditanya soal siapa tersangka baru dalam perkara ini. "Kami belum dapat menyampaikan detil kasus dan tersangkanya," kata Ali saat dikonfirmasi, (10/6). 

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, dalam penyidikan itu KPK telah menetapkan KSS sebagai tersangka. Namun, KPK belum mengumumkan penetapan itu seiring kebijakan pimpinan yang mengatur pengumuman tersangka harus dibarengi dengan penahanan. "Pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," terang Ali. 

Ali memastikan tim penyidik sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti. Termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Labuhanbatu Utara itu. "Berikutnya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan rekan-rekan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka," imbuh Ali. 

Untuk diketahui, kasus suap terkait dana perimbangan sudah bergulir sejak Mei 2018 lalu. Yaya Purnomo selaku kasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman di Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima suap dari sejumlah kepala daerah. Diantaranya, Walikota Dumai Zulkifli AS dan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. 

Terkait dengan dugaan keterlibatan bupati Labuhanbatu Utara, KPK telah mengungkapnya di dakwaan dan tuntutan Yaya. KSS diduga memberikan suap kepada Yaya dan pegawai Kementerian Keuangan lain, Rifa Surya terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 di bidang jalan dan bidang kesehatan untuk Labuhanbatu Utara. Yaya dan Rifa meminta fee 2 persen dari DAK yang diterima Labuhanbatu Utara. Permintaan itu disetujui KSS. (tyo)

Editor : izak-Indra Zakaria