JAKARTA- Persoalan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu masih menjadi pekerjaan rumah. Hal itu tercermin dari masih banyaknya penyelenggara yang tersandung kasus etik dan mendapat sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam peringatan Sewindu kelembagaan yang diperingati secara virtual kemarin (12/6), DKPP merilis jumlah kasus yang ditangani. Sekretaris DKPP Bernard Dermawan Sutrisno mengatakan, sejak tahun 2012, jumlah perkara yang masuk mencapai 1.597 perkara. "Yang melibatkan 6.562 orang penyelenggara pemilu," ujarnya.
Dari 6.562 pengelenggara pemilu tersebut, yang dinyatakan tidak terbukti atau dilakukan rehabilitasi 3.378 orang 58 persen. Sementara sisanya dinyatakan melanggar, mulai dari yang sifatnya ringan dan hanya diberi teguran tertulis. "Sisanya pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan," inbuhnya.
Sementara dari tren pelaporan, jumlahnya relatif fluktuatif setiap tahunnya. Namun pada umumnya, mengalami kenaikan pada tahun yang ada momen besar pemilu nasional. "Menghadapi pilkada 2020, sudah ada 35 pengaduan. 29 terkait ad hoc, dan sisanya soal calon perseorangan enam," kata dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi upaya DKPP menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dia berharap, ke depannya, DKPP tetap menjaga kepercayaan publik. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada Pilkada serentak 2020 yang digelar di masa pandemi.
"Peran DKPP penting sebagai unsur pengawas melakukan check and balance menciptakan kualitas demokrasi," ujarnya. Namun Tito mengingatkan agar dalam mengambil keputusan dilakukan pertimbangan yang matang. Mengingatkan keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, Tito memprediksi akan ada hal-hal yang butuh pencermatan lebih dalam melihat suatu kebijakan penyelenggara.
"Keputusuan besar dapat benar-benar dijaga agar power selain bisa menbangun trust publik tapi juga mendukung penyelenggaraan pilkada," tuturnya. Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Abhan. Dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, mungkin ada banyak hal yang tidak berjalan sama dengan situasi normal. Dalam menangani aduan misalnya, ada potensi pihak-pihak yang terlibat menolak pemeriksaan langsung oleh Bawaslu dengan dalih takut tertular.
"Sementara dengan daring, misal HP nya jadul ga bisa. Ini akan jadi potensi orang ga puas dengan bawaslu dan mengadu ke DKPP, " ujarnya memberikan contoh. Oleh karenanya, Abhan menilai perlu sinergitas lebih antara tiga lembaga penyelenggara. Bukan untuk memaafkan pelanggaran, namun untuk memahami kondisi tertentu. "Kalau yang salah ya tetap diproses," kata pria asal Pekalongan tersebut. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria