Mei, APBN Defisit Rp 179,6 Triliun, Seluruh Sektor Pajak Tertekan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 17 Juni 2020 | 10:01 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2020 masih mencatat defisit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga akhir Mei, APBN tercatat defisit Rp 179,6 triliun atau 1,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Adapun defisit itu tercatat yang tertinggi selama tiga tahun terakhir di periode yang sama. Pada Mei 2018, defisit tercatat Rp 93,5 triliun (0,63 persen dari PDB). Sementara pada Mei 2019 defisit melebar menjadi Rp 125,8 triliun (0,79 persen dari PDB).

Ani menyebut, periode Mei 2020 memang momen yang terberat untuk APBN. Hal itu tercermin dari penerimaan pajak yang turun dari seluruh sektor penyumbang.

‘’Pelemahan ekonomi sudah accross the board. Seluruh sektor ekonomi sudah mengalami pelemahan, langsung mengalami kontraksi dalam pada Mei,’’ ujarnya pada video conference di Jakarta, kemarin (16/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci, penerimaan pajak di sektor industri manufaktur/pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, kontruksi dan real estat, pertambangan, hingga sektor transportasi dan pergudangan tertekan. Adapun penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencatat kontraksi paling dalam yakni hingga 34,9 persen yoy.

‘’Kegiatan produksi melambat akibat terbatasnya suplai bahan baku impor dan pembatasan kegiatan produksi akibat Covid-19. Volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan akibat PSBB, menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending-saving masyarakat dalam menghadapi pandemi,’’ urai Ani.

Kemenkeu mencatat, penerimaan negara baru terkumpul Rp 664,3 triliun atau 37,7 persen dari target APBN 2020 perubahan yang diatur dalam dalam Perpres 54/2020 yang mencapai Rp 1.760,9 triliun. Sementara, belanja negara tercatat sebesar Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi APBN 2020 perubahan yang mencapai Rp 2.613,8 triliun.

Keseimbangan primer tercatat minus Rp 33,9 triliun hingga 31 Mei 2020 atau bertolak belakang dengan posisi tahun lalu yang masih positif Rp 1,3 triliun. Sementara, pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp 356,1 triliun. Angkanya melonjak lebih dari dua kali lipat periode yang sama tahun lalu Rp 159,9 triliun.

‘’Kontraksi penerimaan di Mei cukup dalam akibat perlambatan kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,’’ tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 355 ribu wajib pajak (WP) yang telah memanfaatkan insetif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Pemerintah menganggarkan Rp 120,16 triliun untuk memberikan relaksasi kepada dunia usaha untuk bisa melewati tekanan di tengah pandemi.

Seperti diketahui, beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui PMK 22 tahun 2020 yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon 30 persen angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.

Dirjen Pajak Suryo Utomo memerinci, sebagian besar di antara pengusaha yang memanfaatkan insentif pajak menargetkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 21 untuk karyawan. Insentif PPh Pasal 21 tercatat sudah diajukan oleh 103 ribu WP pemberi kerja.

Kemudian, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah diajukan oleh 8.700 WP. Adapun insentif diskon 30 persen PPh Pasal 25 sudah diajukan oleh 47.500 WP badan. Selanjutnya, insentif PPh final DTP sudah diajukan oleh 192.000 UMKM. Restitusi dipercepat sudah dimanfaatkan oleh 3.816 PKP.

Suryo pun mengajak WP untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah. ‘’Silahkan dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak susah, cukup melalui aplikasi, (sehingga) tidak perlu ke kantor pajak,’’ ujarnya. (dee)

 

 

 

GRAFIS APBN Mei 2020

 

-Pendapatan negara: Rp 664,4 triliun (37,7 persen terhadap APBN 2020)

Sumber pendapatan:

-Penerimaan perpajakan: Rp 526,2 triliun

-PNBP: Rp 136,9 triliun

 

 

-Belanja negara: Rp 843 triliun (32,3 persen terhadap APBN 2020)

Sumber belanja:

-Belanja pemerintah pusat: Rp 537,3 triliun

-Transfer ke daerah dan dana desa: Rp 306,6 triliun

 

-Keseimbangan primer: Rp 33,9 triliun (6,6 persen terhadap APBN 2020)

-Defisit: Rp 179,6 triliun (21,1 persen terhadap PDB)

-Pembiayaan anggaran: Rp 356,1 triliun (41,7 persen terhadap APBN 2020)

 

Sumber: Kemenkeu

Editor : izak-Indra Zakaria