JAKARTA—Kasus terjunnya dua anak buah kapal (ABK) Reynalfi dan Andri Juliansyah terungkap secara menyeluruh. Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap tiga tersangka yang diduga memperdagangkan kedua WNI menjadi ABK kapal Yu Qing Yuan Yu 901 tersebut.
Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Harry Goldenhardt menuturkan, setelah penyelidikan petugas diketahui ada tiga orang yang terlibat. Ketiganya ditangkap secara beruntun dari 11 Juni 2020 hingga 13 Juni 2020. Ketiganya berinisial SD, HA, dan MHY alias D. ”Mereka ditangkap di Jawa Barat dan Jakarta,” jelasnya.
Untuk SD ditangkap di Cielungsi, Bocor. Lalu, HA ditangkap di daerah Jakarta Utara. Terakhi MHY ditangkap di Bekasi. Dari pemeriksaan ketiganya diketahui ada keterlibatan empat orang lainnya. ”Empat orang itu yang membuat dokumen Basic Safety Training (BST), salah satu persyaratan dalam menjadi ABK,” urainya.
Keempatnya yakni, DT, RAS, SY dan ST. Mereka telah ditangkap Polres Metro Jakarta Utara karena kasus pemalsuan dokumen BST di wilayah polres tersebut. ”Mereka sudah dalam proses hukum,” paparnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.
Tidak hanya itu, pengurus pemberangkatan ternyata juga melibatka n PT Mandiri Tunggal Bahari. Direktur dan Komisaris perusahaan itu telah ditahan Polda Jawa Tengah sejak 18 Mei. Perusahaan itu terjerat kasus perekrutan dan penempatan pekerja ilegal. ”Jadi semua pihak yang terlibat telah diketahuiu dan diproses hukum,” jelasnya.
Menurutnya, modus operasi semua tersangka dengan iming-iming mendapatkan gaji antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Dengan bekerja sebagai buruh pabrik di Korea Selatan. ”Biaya pengiriman dan pengurusan Rp 50 juta per orang,” terangnya.
Namun, kenyataannya kedua korban justru dikirim ke kapal berbendera Tiongkok Yu Qing Yuan Yu 901. Saat bekerja di kapal tersebut perlakuan keras dan pemaksaan terjadi. Yang paling ironis kendati bekerja hampir 24 jam, kedua korban tidak mendapatkan gaji selama empat bulan hingga tujuh bulan bekerja. ”Akhirnya memutuskan terjun dan ditemukan nelayan beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Permasalahan ABK Indonesia belakangan membetot perhatian. Komnas HAM menerima kunjungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kemarin (16/6). Kedua pihak ini membicarakan persoalan yang banyak dihadapi pekerja migran, di mana sebagian sempat diadukan kepada Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menegaskan bahwa perlu ada upaya perlindungan hukum yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia. Perlindungan hukum selama ini sulit diterapkan karena banyaknya pekerja migran yang berangkat secara ilegal, sehingga tidak terdata dan tidak terpantau oleh BP2MI.
Secara khusus Amiruddin menyinggung soal perbudakan yang terjadi di kapal-kapal, yang dia sebut perbudakan modern. "Kita ingin mencari jalan keluar supaya mereka yang diberangkatkan tidak lagi dalam kondisi undocumented atau dokumennya tidak jelas," katanya.
Dokumen yang tidak jelas ini kerap mempersulit pemerintah juga untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan asing yang mempekerjakan mereka. Pemerintah perlu mempertegas ke dalam atau pihak-pihak pengirim tenaga kerja migran ini. Tindakan yang dilakukan sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Amiruddin menambahkan bahwa ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh instansi pengawas tenaga migran saja. Tetapi juga oleh penegak hukum. Mereka berkomitmen bekerjasama dengan Polri dan meminta agar Polri bertindak tegas terhadap oknum pengirim tenaga kerja migran yang menyalahi hukum. "Kami ingin Kapolri lebih tegas. Mungkin suatu saat nanti kami akan menemui Kapolri untuk itu," lanjutnya. (idr/deb)
Editor : izak-Indra Zakaria