JAKARTA – Arus penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akhirnya mendapat respons dari pemerintah. Kemarin sore (16/6) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, presiden tidak akan mengirim surat presiden (surpres) untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.
Kepada awak media, Mahfud menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo berdialog dengan banyak kalangan. Tidak hanya itu, presiden juga sudah mempelajari secara terperinci RUU HIP. ”Pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU tersebut,” terang dia. Lewat keputusan itu, pemerintah juga meminta DPR membuka lagi ruang dialog.
Tujuannya tidak lain untuk menyerap lebih banyak aspirasi, masukkan, dan saran dari masyarakat. ”Jadi, pemerintah tidak mengirimkan surpres, tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan. Itu aspek proseduralnya,” beber Mahfud. Sementara itu, aspek substansi yang ingin ditekankan oleh presiden adalah TAP MPRs nomor 25 tahun 66 tetap berlaku. ”Mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi,” imbuhnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut kembali menegaskan, komitmen pemerintah menolak komunisme, marxisme, dan leninisme. Dia menegaskan TAP MPRs itu merupakan produk hukum yang tidak bisa lagi diganggu gugat. ”Tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini,” tutur Mahfud. Dia juga menegaskan, pemerintah taat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menambahkan keterangan Mahfud, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly, instansinya segera berkoordinasi dengan DPR terkait keputusan yang sudah diambil pemerintah. ”Jadi, menyampaikan ke masyarakat juga sekaligus ini pemberitahuan termasuk kpd DPR,” ucap dia. Namun demikian, prosedur yang berlaku tetap di laksanakan. Pihaknya akan bersurat kepada DPR.
Yasonna menegaskan, keputusan yang diambil pemerintah kemarin sudah bulat. ”Bahwa kami meminta DPR menunda untuk membahas itu, itu nanti menkumham yg akan memberitahu secara resmi,” bebernya. Menurut dia, pemerintah juga ingin memberi waktu kepada DPR untuk lebih banyak masukkan dari masyarakat. ”Harapan kami dengan ini masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang,” tambahnya.
Kemarin PB NU juga bersikap tegas terhadap RUU HIP. Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian dan mencermati dengan seksama naskah akademik dan draft RUU HIP. Menurut dia, ditemukan banyak sekali pasal yang bermasalah. Diantaranya pasal 3 ayat (2), pasal 6, dan pasal 7 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan.
Kemudian pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 yang dianggap mempersempit ruang tafsir yang menjurus pada mono-tafsir Pancasila. Selanjutnya, pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur di dalam RUU HIP. Selain itu, pasal 23 dinilai dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara. Pasal 34, 35, 37, 38, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang dinilai tidak perlu.
Tidak hanya itu, pasal 48 ayat (6) dan pasal 49 juga disebut bisa menimbulkan konflik kepentingan. ”Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang bersifat final,” tegas Said dalam konferensi pers di kantor PB NU Jalan Keramat Raya kemarin. Said menyatakan, Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.
Menurutnya, RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali. ”Dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” jelasnya. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus.
Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik atau legislative review. Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional.
”Sebagai undang-undang payung atau umbrella act yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945,” tutur Said. Dia menyebut, di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.
Menurut dia, sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi. ”Dan berjuang memulihkan perekonomian nasional,” pungkasnya. (lum/syn/)
--
Editor : izak-Indra Zakaria