JAKARTA -- Polri serius dalam merespon instruksi Presiden Jokowi untuk menindak penyelewengan dana Covid 19. Setidaknya telah ada delapan kasus dugaan penyelewengan dana Covid 19 yang masih dalam status penyelidikan.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan bahwa delapan kasus tersebut tersebar di dua Polda. Yakni, Sumatera Utara (Sumut) dan Banten. "Yang paling banyak laporannya di Sumut," paparnya.
Untuk di Sumut terdapat enam laporan dan Banten ada dua laporan kepolisian terkait penyelewengan dana Covid 19. Semua laporan itu baru masuk Kamis (18/6). "Sebatas itu ya, masih proses," tuturnya.
Ada beberapa tipe kasus penyelewengan dana Covid 19. Dari yang jumlah penyelewengannya kecil, seperti dipotong Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Karena kecilnya kerugian diupayakan agar mengembalikan. "Kami berupaya bansos tepat sasaran," tegasnya.
Lalu, ada pula yang besar. Seperti di Polres Simalungun, Sumut. Serta, ada yang memanipulasi timbangan untuk bansos. Saat ini petugas sedang menyelidiki kerugiannya dan data penerimanya. "Nanti semua kasus ini akan diupdate informasinya," jelasnya.
Sementara Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan bahwa Polri berupaya maksimal membantu mengawasi penggunaan dana Covid 19. Tapi, akan lebih efektif lagi bila mengajak masyarakat terlibat mengawasi. "Sehingga benar-benar mampu mendeteksi," paparnya.
Polri juga jangan bekerja sendiri. Ada lembaga lain yang bisa diajak bekerjasama, seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu menekan kemungkinan penyelewengan. "Diharapkan juga ada edukasi bagaimana penggunaannya agar tidak melanggar hukum," ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz membentuk satgas khusus mengawasi penyelewengan dana Covid 19. Satgas tersebut dipimpin Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kapolri juga berjanji akan menindak dengan tegas setiap pihak yang menyelewengkan dana yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 677 trilliun tersebut. (idr)
Editor : izak-Indra Zakaria