JAKARTA - Pengesahan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 tinggal selangkah lagi. Kepastian itu didapat setelah pemerintah dan Komisi II DPR memberikan lampu hijau terhadap regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada sesuai standar protokol kesehatan itu.
Selain PKPU, DPR dan Pemerintah juga menyetujui usulan draf Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada di masa pandemi. Nantinya, semua aktivitas jajaran Bawaslu juga wajib memenuhi protokol yang diatur dalam Perbawaslu.
Meski demikian, Komisi II DPR menilai semua prosedur itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung pemenuhan anggaran yang memadai. Anggota komisi II DPR fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan, desain pilkada yang disusun KPU dan Bawaslu sudah cukup baik. Hanya saja, diakuinya, protokol kesehatan yang ketat menuntut perlengkapan yang tidak sedikit.
Sebagai contoh, lanjut dia, hampirdalam setiap tahapan ada kebutuhan masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan sebagainya. Di mana kebutuhan itu dalam jumlah besar. “Kalau tidak dipenuhi anggaran, percuma semua, percuma pak,” ujarnya dalam RDP, (22/6).
Namun faktanya, lanjut dia, proses pencairan anggaran dari pemerintah sangat lambat. Di level pusat, kucuran APBN yang dijanjikan belum kunjung terealisasi. Di berbagai daerah, pencairan yang bersumber dari APBD juga sangat lambat.
Untuk itu, Junimart meminta Kemendagri mempercepat proses pencairan baik di pusat maupun daerah. Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota Komisi II lainnya.
Atas dasar itu pula, kesimpulan RDP kemarin kembali memasukkan persoalan anggaran. Dalam poin ketiga disepakati, DPR mendesak pemerintah untuk mencairkan anggaran, khususnya yang bersumber dari APBN.Ketua KPU RI Arief Budiman mengamini hal tersebut. Diakuinya, tanpa dukungan anggaran yang cukup, protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi maksimal. Hingga kemarin sendiri, lanjut dia, kucuran APBN belum diterima jajarannya di 270 daerah.
“Semua satker sudah menyelesaikan revisi, tinggal menunggu telaah Kemenkeu. Sehingga baru bisa selesai,” ujarnya.
Sementara proses pencairan untuk di Bawaslu masih lebih jauh lagi. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) dari Kemenkeu belum diterima. Berbeda dengan KPuyang sudah menerim pekan lalu. “kami harap bisa cepat,” kata dia.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang yang mewakili pemerintah menuturkan, pemerintah berusaha keras agar proses pencairan bisa cepat. Namun diakuinya, ada ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Untuk itu, dia juga meminta KPU-Bawaslu untuk bekerja cepat dalam memenuhi prosedur. “kami juga meminta kecepatan dari teman-teman KPU-Bawaslu,” tuturnya.
Sementara itu, dalam paparannya di Komisi II, Ketua KPU Arief Budiman memaparkan berbagai substansi yang diatur dalam PKPU Pilkada di masa pandemi. Secara prinsip, kata Arief, semua tahapan lanjutan akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Mulai dari tahap pelantikan petugas ad hoc, verfikasi dukungan calon perseorangan, pencocokan data pemilih, pendaftaran peserta, kampanye, penghitungan suara hingga proses rekapitulasi.
Setiap kegiatan tatap muka, penyampaian berkas, kegiatan di dalam ruangan dan luar ruangan tidak lepas dari protokol tersebut. “Ini sudah kami koordinasikan dengan kementerian kesehatan dan gugus tugas,” ujarnya. Baik dalam forum group discussion maupun uji publik.
Anggota Komisi II sempat mempertanyakan adakah pihak yang memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Abhan memastikan hal itu menjadi objek pengawasan jajarannya.
“Karena sudah diatur dalam PKPU maka menjadi kewajiban kami melakukan pengawasan,” kata Abhan. Jika sebuah tahapan tidak memenuhi protokol kesehatan, kata abhan, maka prosenya bisa saja tidak dilanjutkan sebelum dipenuhi. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria