Suap Pengesahan RAPBD Jambi, Ditahan Setelah 2 Tahun Tersangka

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 24 Juni 2020 | 17:39 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Skandal suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018 terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (23/6), tiga tersangka ditahan penyidik. Mereka adalah mantan pimpinan DPRD yang ditengarai turut menerima suap ketok palu pengesahan RAPBD. Penetapan tersangka ketiga eks pimpinan dewan itu sejatinya sudah dilakukan KPK sejak 28 Desember 2018 lalu.

Ketiga tersangka yang ditahan itu adalah Cornelis Buston (ketua DPRD Jambi 2014-2019), AR. Syahbandar (wakil ketua 2014-2019) dan Chumaidi Zaidi (wakil ketua 2014-2019). Mereka akan menjalani isolasi mandiri 14 hari di Rutan KPK Kavling C1 (kompleks gedung KPK lama). "Setelah itu dimasukkan ke dalam Rutan KPK Gedung Merah Putih," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex menjelaskan penahanan itu merupakan bagian dari penyidikan yang sudah dilakukan sejak lama. Masih ada tiga tersangka lain yang belum ditahan dalam perkara ini. Mereka adalah anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, yakni Cekman, Tadjudin Hasan dan Parlagutan Nasution. Ketiganya diagendakan untuk diperiksa Selasa (30/6) pekan depan.

Untuk diketahui, skandal suap ketok palu itu menyeret banyak pejabat di Jambi. Total ada 18 tersangka yang telah ditetapkan. Sebanyak 12 diantaranya telah divonis. Salah satunya, Gubernur Jambi kala itu, Zumi Zola. Mantan artis itu sudah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2018 lalu. Zumi Zola dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Alex menerangkan, penyidikan lanjutan yang dilakukan KPK saat ini merupakan hasil pencermatan fakta persidangan. Juga didukung alat bukti berupa keterangan saksi dan barang elektronik. Dari alat bukti itu, penyidik menduga eks wakil rakyat itu meminta uang "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD. Uang suap yang diterima dari pihak Pemprov Jambi itu antara Rp 100 juta hingga Rp 600 juta per orang.

"Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK," kata Alex. Sampai saat ini, sudah 183 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka di KPK. "Hal ini tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang kita jalankan," imbuh komisioner KPK dua periode tersebut. (tyo)

Editor : izak-Indra Zakaria