Draf Perpres Tugas TNI dalam Terorisme Tak Sejalan dengan UU

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 25 Juni 2020 | 12:11 WIB
Photo
Photo

JAKARTA -- Komnas HAM memberi masukan kepada Presiden dan DPR untuk meninjau ulang rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam terorisme. Mereka menilai bahwa rancangan ini tidak sejalan dengan UU Terorisme yang sudah ada.   

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaitkannya dengan UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di sini saja sudah ada perbedaan judul. Alih-alih menyebut terorisme sebagai tindak pidana, raperpres itu hanya menyebutnya sebagai aksi. Sehingga dikhawatirkan penindakan oleh TNI tidak mengikuti asas hukum yang berlaku. 

"Kami tidak melihat rancangan tersebut satu prinsip dengan yang kita sebut sebagai criminal justice system," papar Taufan di kantor Komnas HAM (24/6). 

Dia juga mengaitkan raperpres dengan UU 34/2004. Khususnya padal 7 ayat (3) tentang TNI dalam operasi militer selain perang. Dalam UU ini diseutkan bahwa tugas perbantuan TNI dilakukan terhadap Polri. Artinya harus ada koordinasi yang jelas dengan kepolisian. Dan TNI baru bisa turun tangan jika Polri dalam keadaan terdesak dan tidak mampu mengatasi terorisme tersebut karena keterbatasan senjata. 

Taufan mengingatkan agar raperpres ini tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, khususnya antara TNI dengan Polri dan lembaga terkait terorisme lainnya seperti BIN, BNPT, dan LPSK. "Kalau perpresnya keliru, keluar dari criminal justice system, ini bisa mengacaukan penanganan tindak pidana terorisme," tegasnya. 

Lebih rinci, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan Indonesia sudah cukup baik punya UU Terorisme. Ini merupakan kelebihan dibandingkan negara lain. Sehingga dia mendesak pemerintah untuk betul-betul berpegang pada UU yang sudah ideal ini dan tidak melenceng. Selain akan mengacaukan penanganan tindak pidana terorisme, raperpres ini juga seperti melanggengkan lagi fungsi TNI zaman Orde Baru yang ingin masuk ke semua lini. 

TNI, lanjut Anam, boleh turun tangan untuk fungsi penindakan. Namun raperpres ini berpotensi memberikan kewenangan lebih mulai dari penangkalan, intelijen, hingga operasi lainnya yang dalam hal ini pemulihan. "Ini kan berbahaya sekali kalau militer semua ingin dimasuki. Boleh dia penindakan tapi skalanya pun tertentu dan terbatas," jelas Anam. (deb)

Editor : izak-Indra Zakaria