Satu Pejabat OJK dan 13 Perusahaan Tersangka

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 27 Juni 2020 | 10:12 WIB
Photo
Photo

JAKARTA -- Setelah melalui proses persidangan jilid pertama, Kejaksaan Agung cukup percaya diri untuk menentukan tersangka baru. Sebanyak 13 nama perusahaan dan satu tersangka perseorangan diumumkan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung (25/6).

Belasan perusahaan manajer investasi itu dikenakan pasal 2 subsider pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalani pemeriksaan secara bergantian sejak Februari lalu, bahkan dipanggil beberapa kali. Diduga pada perusahaan-perusahaan inilah para terdakwa sebelumnya menempatkan dana mereka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono membeberkan daftar perusahaan tersebut. "Inisial saja ya, karena kita hormati asas praduga tak bersalah," tegasnya kemarin. Daftarnya antara lain PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM.

Sedangkan, untuk tersangka perorangan atas nama Fakhri Hilmi atau FH. Hari menjelaskan, Fakhri menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IIA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Februari 2014 hingga 2017 saat penyidikan. Kemudian, dia diangkat menjadi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II saat ini. ”Tentu peran tersangka dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan itu, dalam kaitan pengelolaan keuangan yang dilakukan AJS," lanjut Hari.

Meski sudah ditetapkan tersangka, Kejagung belum menahan Fakhri. Pejabat yang masih aktif itu sendiri menurut Hari berada di Jakarta. Dia memastikan bahwa namanya sudah dalam daftar cekal. "Kita penetapan tersangka pasti diikuti dengan pencekalan," jelasnya.

Sementara ini, Fakhri dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Sedangkan 13 korporasi di atas ikut dikenai pasal tambahan yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hari menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut diduga menimbulkan kerugian hingga Rp 12,31 triliun. Jumlah itu termasuk dalam hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pertama sebesar Rp 16,81 triliun.

Perusahaan sendiri tetap akan berjalan dan beroperasi. Namun penyidik bakal mendalami peran perseorangan di dalam perusahaan tersebut. Semua barang bukti dan aset yang ada kaitannya telah disita. "Tentu nanti penyidik akan mengurai dan mengembangkan apakah ada peran aktif dari pengelola korporasi tersebut atau yang sudah disidang kemarin secara aktif menempatkan dananya," jelas Hari.

Sementara itu, keenam terdakwa yang sudah disidang lebih dulu telah menyampaikan eksepsinya awal Juni ini. Eksepsi dua terdakwa yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim Rabu (24/6).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan, pihaknya selalu kooperatif menyediakan data, informasi, dan asistensi yang diperlukan Kejagung. OJK juga mendukung proses penegakan hukum kasus Jiwasraya. ”Tentu dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terkait pegawai OJK dalam proses penegakan hukum kasus Jiwasraya,” ujar Anto di Jakarta.

Menurut dia, 13 perusahaan manajer investasi yang ditetapkan tersangka sampai saat ini 13 masih beroperasi seperti biasa. Sebab, belum ada pembatasan operasional dari Kejagung. (deb/han) 

Editor : izak-Indra Zakaria