JAKARTA - Bulog memaparkan rencana kerja operasional tahun depan dan estimasi kebutuhan anggaran 2021 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin (25/6). Perum Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp 19,051 triliun dalam APBN 2021 untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun depan. Sebanyak Rp 15 triliun diperlukan sebagai dana talangan dari pemerintah untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton tahun 2021.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa anggaran pangan tersebut untuk kebutuhan subsidi beras sebesar Rp 4,05 triliun dan pengadaan besar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton senilai Rp 15 triliun. Perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,05 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) 2021 sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg).
Dalam rencana kerja operasional Bulog 2021, lanjut Buwas, Bulog menargetkan akan ada pengadaan gabah atau beras sebanyak 1,57 juta ton dengan penyaluran 1,5 juta ton. Dengan perkiraan persediaan awal sebesar 1,05 juta ton, maka stok akhir 2021 akan sekitar 1,12 juta ton. ”Sampai saat ini Bulog juga menjaga stok CBP sekitar 1 juta ton sampai 1,5 juta ton,” ujar Buwas.
Buwas menegaskan bahwa dukungan pemerintah berupa modal kerja sangat penting karena penugasan kepada Bulog dalam pengadaan CBP mengalami banyak kendala. Salah satunya penugasan terhadap Bulog bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas. Buwas mengatakan hal tersebut mengakibatkan penugasan hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen. ”Serta penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran, sehingga stok berlebih,” urainya.
Kemudian faktor kedua, penugasan belum terintegrasi antar Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga penugasan penyerapan dan penyediaan stok kebutuhan pangan tidak didukung pendanaan dari pemerintah. ”Sekaligus juga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran,” beber Buwas. Kemudian yang terakhir, sambung Buwas, belum lengkapnya turunan Peraturan Presiden (Perpres) baik berupa Peraturan Menteri (Permen) dan lainnya. Imbasnya belum ada kebijakan disposal terhadap stok komoditas yang turun mutu akibat terlalu lama mengunggu penugasan.
Sementara itu, bicara soal stok beras nasional Bulog memastikan bahwa stok beras di Indonesia masih mencukupi hingga akhir tahun. Proyeksi suplai tersebut juga didasarkan atas proyeksi dan hitungan berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan proyeksi tersebut, Bulog menganggap tak perlu ada impor beras yang dilakukan.
Buwas mengatakan saat ini stok beras di gudang Bulog masih berkisar 1,4 juta ton. Meski penyaluran beras dilakukan, dia juga memastikan Bulog tetap melakukan penyerapan beras. Apalagi, diperkirakan masih ada panen di September hingga November, sehingga Bulog masih bisa memaksimalkan penyerapan. ”Jadi kalau ini lancar, cuaca mendukung, maka sampai tahun ini kita tidak akan impor,” ujar Buwas.
Terkait distribusi beras, Buwas menyampaikan teguran tegas pada oknum-oknum di internal Bulog yang ditengarai melakukan permainan nakal. Perum Bulog menyatakan hingga kini terus mengevaluasi kinerja perusahaan. Buwas mengancam akan memberhentikan 100 karyawannya bila terbukti tak serius atau bermain-main dalam penyaluran beras atau pangan ke masyarakat. ”Ada potensi lebih dari 100 anggota Bulog yang akan saya pecat karena kinerja. Bulog sudah menjadi perum dan kita ini milik negara, bermain-main khususnya soal pangan itu akan langsung saya pecat karena ini sudah komitmen,” tegasnya.
Namun Buwas menegaskan bahwa itu adalah bentuk peringatan keras. Buwas tetap berharap bahwa oknum-oknum yang dimaksud tersebut bisa memperbaiki kinerja sehingga tidak perlu terjadi pemecatan. Dia menjelaskan bahwa pemantauan terhadap kinerja itu menurutnya sudah dilakukan selama setahun terakhir. ”Oleh karena itu, kami meminta agar oknum pegawai bisa segera mengubah perilakunya dan memperbaiki kinerja,” pungkasnya. (agf)
Editor : izak-Indra Zakaria