Kejagung Sebut Fakhri Sepakat Tak Sanksi 13 MI

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Minggu, 28 Juni 2020 | 11:02 WIB
Photo
Photo

JAKARTAs -- Fakhri Hilmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Kamis (25/6). Kejagung kemudian mengungkapkan bahwa deputi komisioner pengawas pasar modal II OJK itu diduga sengaja tidak menindaklanjuti transaksi saham mencurigakan di PT AJS meski sudah dilaporkan bawahannya. 

Hasil penyidikan Kejagung menemukan bahwa Fakhri yang menjabat sebagai kepala departemen pengawasan pasar modal IIA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT AJS pada salah satu perusahaan, yakni PT IIKP. Penyimpangan sudah dilaporkan oleh tim pengawas Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek OJK. 

Mereka menyimpulkan penyimpangan tersebut merupakan tindak pidana pasar modal sesuai UU 8/1995. Lebih lanjut, Direktorat Pengelolaan Investasi OJK juga melaporkan adanya mark up reksa dana PT IIKP ini oleh grup Heru Hidayat dan dikelola 13 manajer investasi (MI). 

”Namun berdasarkan fakta yang ditemukan oleh direktorat tersebut, FH tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksa dana yang dimaksud,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono. Penyidik menduga Fakhri telah memiliki kesepakatan dengan Joko Hartono Tirto dan Erry Firmansyah. 

Erry sendiri merupakan pengusaha yang pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2002-2009. 

Hari melanjutkan, kedua orang tersebut diduga merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat. Menurut penyidik, mereka pernah bertemu beberapa kali dengan tujuan sepakat untuk tidak menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha pada 13 MI tersebut. Pada akhirnya, produk reksa dana tetap berjalan dan terjadi transaksi terhadap saham PT IIKP dengan harga mark up tersebut. 

Sebanyak 13 MI ini juga telah diumumkan sebagai tersangka korporasi oleh Kejagung. Penyidik menilai akibat perbuatan lalai memberikan sanksi itu, produk reksa dana sejak 2016 menyebabkan kerugian lebih besar pada 2018. 

Sementara itu, OJK berkomitmen menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan dan menjunjung tinggi aspek governance (tata kelola). Tidak hanya kewengan, tapi juga pelaksanaan operasional di industri perbankan, asuransi, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya. 

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakatdan Logistik OJK Anto Prabowo menuturkan, pihaknya terus meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki industri keuangan tanah air. Sejak menerima amanat perundang-undangan untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, IKNB, dan perbankan, OJK terus menerus melakukan penguatan. Dengan tujuan untuk menciptakan praktik industri jasa keuangan yang baik.

 ”Hal tersebut juga untuk meningkatkan integritas OJK tidak terkecuali. Program reformasi industri keuangan juga harus dilakukan seluruh ekosistim termasuk perilaku pelaku pasar sesuai governance,” tegasnya melalui pesan singkat. (deb/han)

Editor : izak-Indra Zakaria