JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat “dampak buruk” di era kepemimpinan Firli Bahuri. Itu lantaran “ulah” Firli saat pulang kampung ke Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang naik helikopter president class pada Sabtu (20/6) pekan lalu. Meski menuai kritik, belum ada teguran dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK kepada Firli.
Gaya hidup mewah Firli itu sebetulnya sudah dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas pada Rabu (24/6) lalu. Namun, Dewas belum melakukan pemeriksaan terhadap Firli. Sejauh ini, Dewas masih sebatas mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan perwira tinggi polisi bintang tiga tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Firli sejatinya sudah menyampaikan kegiatan pulang kampung naik helikopter itu ke pimpinan yang lain. Menurut Alex, ada pertimbangan yang membuat Firli menggunakan moda transportasi kelas elit itu. Salah satunya untuk efisiensi waktu perjalanan.
”Dari Palembang ke kampung (Baturaja) dia (Firli) kalau naik mobil itu 7 jam atau berapa gitu,” kata Alex saat kegiatan bagi-bagi masker di kawasan Sudirman, Jakarta, kemarin (26/6). Alex menyebut Firli hanya mengambil cuti sehari untuk pulang ke kampung halamannya. ”Makanya nyewa helikopter itu, bayar kok dia (Firli) bilang,” paparnya.
Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri buka suara, terkait dugaan pelanggaran etik mengenai penggunaan helikopter mewah milik swasta. Namun, Firli mengaku enggan mengomentari laporan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas KPK.
Firli enggan untuk mengomentari aduan masyarakat ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi. “Saya hanya kerja, dan kerja,” kata Firli dikonfirmasi, Jumat (26/6). Namun, jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut. “Masa waktu kita habis karena merespons kritikan dan aduan,” beber Firli.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan menyewa helikopter itu sudah masuk kategori gaya hidup mewah. Apalagi menyewa helikopter president class seperti yang disewa Firli untuk menempuh perjalanan dari Palembang ke Baturaja. Boyamin mengatakan, helikopter yang disewa Firli pernah disebut motivator Tung Desem Waringin sebagai Helimousine President Air.
”Jarak yang ditempuh (Palembang-Baturaja) sebenarnya hanya butuh 4 jam pakai mobil. Dan tidak ada yang mendesak karena urusan pribadi,” paparnya. Menurut Boyamin, kegiatan Firli di Baturaja untuk mengunjungi ke kampung halaman sekaligus ziarah makam orang tua. ”Jadi jelas (naik helikopter) itu hedonis,” imbuh dia.
Gaya hidup mewah secara tegas dilarang dalam Peraturan Dewas (Perdewas) Nomor 1/2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Di poin 1 (integritas) nomor 27 peraturan itu mengisyaratkan insan KPK agar tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada insan komisi.
Di perdewas nomor 1/2020 itu juga mengatur tentang etika kepemimpinan. Salah satunya di angka 6 poin kepemimpinan. Isinya, insan komisi harus menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. ”Firli harus patuh pada kode etik yang dibuat Dewas KPK,” ujar Boyamin. ”Kalau tidak patuh, bagaimana mungkin dia (Firli) minta rakyat patuh hukum,” kritiknya.
Boyamin khawatir, gaya mewah pemimpin KPK bila dibiarkan akan membuat masyarakat semakin tidak respect pada lembaga anak kandung reformasi tersebut. Terlebih, hasil survei Paramadina Public Policy Institute (PPPI) yang dirilis baru-baru ini menyebutkan era kepemimpinan Firli berdampak negatif bagi KPK. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria