DPR Minta Menkumham Copot Dirjen Imigrasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 20 Juli 2020 | 12:29 WIB
Photo
Photo

JAKARTA- Komisi III DPR meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly bertindak tegas terhadap jajarannya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Sebab instansi tersebut dinilai ikut andil memuluskan gerak Djoko Tjandra selama berada di Indonesia. Paspor atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang dikeluarkan pada 23 Juni 2020 juga dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta Utara.

"Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting, Red) ini tentunya bertanggung jawab dong," kata Anggota Komisi III Benny K Harman. Benny menduga pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara pasti atas sepengetahuan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting. Sehingga Menkumham Yasonna harus memberi tindakan tegas dengan mencopot Jhoni Ginting dari jabatannya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan atas kesalahan instansi yang dipimpinnya. "Institusinya kan terlibat. Jadi pimpinannya harus tanggung jawab," imbuh politikus Demokrat itu.

Anggota Komisi III Wihadi Wiyanto meminta Menkumham Yasonna H Laoly tidak boleh diam saja. Jika bukan dirjen, minimal kepala kantor imigrasi Jakarta Utara yang disanksi. Menkumham, ujarnya, tidak boleh acuh begitu saja seakan-akan imigrasi tidak bersalah. Sikap diam atas kesalahan imigrasi itu justru dinilai bentuk ketidakseriusan kemenkumham dalam memperbaiki kesalahan. "Menkumham tidak serius karena tidak satu pun petugas imigrasi yang dikenai sanksi," tegasnya.

Dia juga mencurigai Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang diduga melindungi para personelnya agar tidak diberikan sanksi. Wihadi bilang, Menkumham Yasonna harus tegas seperti Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot tiga perwira tinggi sekaligus yang terlibat dalam kasus itu.

Yaitu Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Nugroho Slamet Wibowo.

Karena itu, Wihadi Wiyanto meminta Menkumham Yasonna H Laoly dapat mengambil sikap agar semua pihak yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra diberi sanksi yang setimpal. Agar menjadi efek jera bagi pejabat lainnya. "Saya kira ini harus ada tindakan ke semua pihak yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ini," imbuh politikus Gerindra itu. (mar)

Editor : izak-Indra Zakaria