JAKARTA- Pembubaran 18 lembaga negara direspon positif DPR. Namun, dewan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak berhenti melakukan perampingan. Presiden harus kembali membubarkan instansi yang dianggap tidak efektif.
Anggota DPR RI Abdul Kadir Karding mengapresiasi langlah presiden yang sudah membubarkan sejumlah lembaga negara. Dia mendukung langkah presiden. Menurutnya, lembaga yang dibubarkan itu memang sudah tidak relevan lagi ada di pemerintahan Jokowi
Langkah Jokowi perlu didukung. Sebab, pembubaran lembaga itu merupakan upaya untuk membangun pelayanan publik yang baik. "Dengan cara melakukan efisiensi sekaligus juga rantai birokrasi yang panjang itu dikurangi,” urainya.
Tapi, kata Karding, yang perlu menjadi catatan adalah orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut harus mendapat perhatian. Mereka bisa dialihkan ke tempat yang lain, sehingga tidak menjadi masalah ke depannya.
Menurut dia, dampak pembubaran harus diantisipasi dan diatur dengan baik. Khususnya terkait sumber daya manusia (SDM) yang ada. Mereka harus diatur dan bisa terakomodasi di lembaga lainnya," papar mantan Sekjen PKB itu.
Karding menambahkan, presiden tidak boleh hanya berhenti sampai di sini saja. Sebab, masih ada lembaga-lembaga yang tidak efektif dan perlu segera dibubarkan. Pembubaran lembaga masih perlu dilakukan lagi agar semua instansi yang tidak efektif bisa dihilangkan.
Setelah ini, lanjut Politikus PKB itu, pemerintah harus kembali melakukan pembubaran terhadap lembaga yang dianggap tidak diperlukan lagi. Dia berharap ada kajian khusus yang dilakukan untuk menilai mana saja lembaga yang sudah tidak efektif lagi. "Kajian kritis untuk pembubaran lembaga masih harus terus dilakukan," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas juga meminta pemerintah menyisir lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan. Sebab, sebelumnya ada sekitar 96 lembaga yang masuk dalam daftar list pembubaran. Dia yakin masih banyak lembaga yang tidak berfungsi dengan baik.
Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan, pembubaran lembaga akan bisa menghemat anggaran negara. Selama ini, pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Pembubaran juga bisa mengatasi persoalan tumpang tindih antar lembaga atau kementerian. "Pembubaran merupakan langkah tepat," tuturnya.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi secara resmi membubarkan 18 lembaga, badan, komite dan tim kerja pada Senin (20/7) lalu. Pembubaran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (lum)
Editor : izak-Indra Zakaria