JAKARTA– Pengelolaan dana APBN oleh instansi menggunakan rekening pribadi masih jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit keuangan negara 2019, praktik tersebut diantaranya ditemukan di Kemenhan, Kemenag, KLHK, Bawaslu, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Total dananya mencapai Rp 71 miliar lebih.
Kemhan segera melakukan pertemuan tripartit dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu dilakukan menyikapi temuan BPK atas pengelolaan anggaran Kemhan. BPK mendapati rekening pribadi dipakai untuk penggunaan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Djoko Purwanto membenarkan temuan tersebut. Menurut dia, selain Kemhan ada empat kementerian dan lembaga yang berhadapan dengan persoalan serupa. Di tempat dia bertugas, anggaran negara yang digunakan melalui rekening pribadi mencapai Rp 48.129.446.085. ”Berkaitan dengan kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia,” ungkap dia kemarin (23/7).
Menurut Djoko, instansinya sudah memproses izin pembukaan rekening dinas atase pertahanan di berbagai negara. Kemhan memproses pembukaan rekening dinas atase pertahanan itu melalui Kemenkeu. Namun, proses yang panjang memaksa mereka mengambil langkah cepat. Sebabnya tidak lain karena seluruh atase pertahanan butuh anggaran untuk melaksanakan beragam tugas.
Akibatnya persoalan administrasi pun muncul. Djoko menyebutkan bahwa masalah itu sudah disampaikan oleh Kemhan kepada BPK. ”Secara rinci dan jelas,” kata dia. Meski ada temuan rekening pribadi untuk penggunaan uang negara, BPK tidak menemukan adanya penyelewengan dana yang dipakai oleh para atase pertahanan. Kemhan memastikan, seluruh penggunaan anggaran oleh atase pertahanan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, persoalan tersebut tetap menjadi perhatian Kemhan. Karena itu, mereka akan melaksanakan pertemuan tripartit dalam waktu dekat. Kepada awak media, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Dwi Mastono menyampaikan, temuan BPK merupakan masalah yang berulang terjadi. Bukan hanya di era kepemimpinan Prabowo Subianto, sebelumnya persoalan serupa juga muncul.
Sebabnya lantaran di tempat tugas, atase pertahanan bekerja di kantor kedutaan besar. Menurut Dwi, di luar negeri setiap instansi hanya diizinkan memiliki satu account untuk pengelolaan keuangan. Sementara di tanah air, atase pertahanan berada di bawah Kemhan bukan kementerian atau lembaga lain. Karena itu, anggaran Kemhan untuk atase pertahanan dikirim ke rekening pribadi masing-masing atase pertahanan.
Meski begitu, mereka tetap harus melaporkan seluruh penggunaan anggaran tersebut. ”Digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional kedinasan. Dan itu tidak bercampur dengan kegiatan-kegiatan non atau di luar kedinasan,” kata Dwi. Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan, pihaknya harus bertemu langsung dengan Kemenkeu dan BPK. Tujuannya tidak lain untuk mencari solusi supaya persoalan itu tidak terulang.
Apabila sesuai rencana, pertemuan tripartit antara Kemhan dengan Kemenkeu dan BPK dilaksanakan Selasa atau Rabu pekan depan. ”Oleh karena itu, kami akan cari solusi supaya tidak ada lagi kejadian (penggunaan rekening pribadi untuk anggaran atase pertahanan),” bebernya. Menurut dia, setiap tahun Kemhan menganggarkan dana untuk atase pertahanan. ”Atase pertahanan itu sudah merupakan program kerja,” tegas dia.
Kemhan, lanjut Dwi, ingin persoalan tersebut cepat tuntas. ”Yang jelas minggu ini harus ada keputusan penyelesaian,” imbuhnya. Dia pun menyebut, temuan penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan anggaran Kemhan tidak melebar. Artinya anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Tidak ada penyelewengan atau perbuatan curang yang dilakukan atase pertahanan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Sementara itu BPK menyebutkan duit APBN di Kemenag yang dikelola di rekening pribadi mencapai Rp 20,71 miliar. Dana di rekening pribadi itu tersebar di satuan kerja eselon I Kemenag pusat, kanwil, perguruan tinggi, dan unit pelaksana teknis (UPT). Perkembangan terkini uang APBN yang masih berada di rekening pribadi ada Rp 300 jutaan.
Plt Irjen Kemenag M. Thambrin menuturkan seluruh temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti oleh tim Itjen Kemenag. Tim dari Itjen Kemenag seluruh berkoordinasi dengan BPK. Tidak lanjut dilakukan dengan mengembalikan uang tersebut ke kas negara dan menyampaikan bukti pelaporan kegiatan.
’’Terkait temuan itu, sudah kita jelaskan ke BPK saat pemeriksaan,’’ paparnya. Thambrin mengklaim BPK sudah menerima dan memahami penjalasan yang disampaikan Kemenag. Sehingga laporan keuangan Kemenag tahun 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia menjelaskan Menag Fachrul Razi sudah memberikan arahan supaya jajaran Kemenag lebih memperketat pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara. Sehingga mekanisme transfer ke rekening pribadi tidak terulang lagi pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) ikut mengklarifikasi temuan BPKH itu. Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Bapeten Indra Gunawan mengatakan penggunaan rekening pribadi untuk dilakukan untuk mempermudah pembayaran saja. Misalnya untuk kegiatan perjalanan luar kota dan honorarium atau uang saku rapat. ’’Bukan dimaksudkan untuk pengelolaan anggaran negara pada rekening pribadi,’’ jelasnya.
Pimpinan Bapeten memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran kegiatan melalui rekening pribadi itu tidak mengindikasikan kerugian negara. Untuk perbaikan sistem, mulai tahun ini Bapeten melakukan pembayaran non tunai. Dengan menggunakan mekanisme pembayaran kartu kredit pemerintah (KKP) dan cash management system CMS Bank BRI langsung kepada penerima dana. Tidak lagi melalui koordinator kegiatan.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut laporan BPK itu menjadi salah satu sumber informasi yang didapatkan KPK. Dari laporan tersebut, kedeputian penindakan akan melakukan koordinasi dengan BPK. ”Itulah gunanya kerjasama, sinergi antar aparat penegak hukum supaya betul-betul setiap rupiah uang negara bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (syn/wan/tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria