JAKARTA—Bareskrim benar-benar serius mengungkap kasus Djoko Tjandra. Yang terbaru, lembaga yang dipimpin Komjen Listyo Sigit Prabowo tersebut menduga bahwa mantan Kadivhubinter Irjen Napoleon Bonaparte menerima uang dari Djoko Tjandra. Kemungkinan aliran dana sampai ke Ditjen Imigrasi juga didalami.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan bahwa untuk hari ini ada beberapa pemeriksaan, yakni Djoko Tjandra dan Ditjen Imigrasi. Untuk Djoko Tjandra diperiksaterkait pidana umum dan kemungkinan juga terkait pidana korupsinya. ”Kami bersurat ke Dirjen Imigrasi, yang datang tentunya yangpunya kapabilitas menjelaskan pencabutan red notice,” urainya.
Dalam kasus ini dipisah dalam dua perkara, pidana umum dan pidana korupsi. Untuk pidana korupsinya sesuai informasi Bareskrim patut diduga bahwa Irjen Napoleon Bonaparte menerima sejumlah uang. ”Jumlahnya setelah klir akan disampaikan,”paparnya.
Lalu, penyidik juga memastikan melakukan langkah follow the money. Apabila ditemukan adanya aliran dana hingga ke Ditjen Imigrasi tentunya akan dilihat. ”Tapi penyidik menggali masihan, sampai mana aliran dana ini,”tuturnya.
Terkait permintaan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman agar Brigjen Prasetijo Utomo dijadikan justice collabolator,hingga saat ini semua masih dalam status tersangka.”Belum ada justice collabolator dalam kasus ini,”ujarnya.
Bagian lain, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan perkara Djoko Candra yang melibatkan aparat penegak hukum sebaiknya ditangani komisi antirasuah. Hal itu, kata dia, bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penanganan perkara tersebut. ”Dugaan-dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sebaiknya ditangani KPK,” ujarnya, (19/8).
Nawawi menyebut pihaknya berharap institusi penegak hukum berinisiatif melimpahkan penanganan perkara semacam itu ke KPK. Bukan meminta KPK melakukan supervisi seperti yang selama ini dilakukan. ”Jadi di sini (pelimpahan penanganan perkara) KPK tidak berada dalam koridor supervisi, tapi KPK lah yang harus menangani perkara-perkara semacam itu,” paparnya.
Penanganan perkara dugaan korupsi penegak hukum diatur dalam UU KPK. Dalam UU tersebut, KPK memiliki kewenangan menangani perkara-perkara yang melibatkan penegak hukum. Menurut Nawawi, kewenangan itu dilatarbelakangi ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi di lingkungan internalnya.”Dari situ seyogyanya semua perkara yang melibatkan aparat penegak hukum itu dalam penanganan KPK,” imbuh mantan hakim tersebut.
Sementara itu, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menegaskan kalau bantuan hukum yang diberikan untuk Pinangki Sirna Malasari bersifat profesional. Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi menjelaskan bahwa PJI berpatokan pada Pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga PJI untuk memberi bantuan hukum bagi jaksa yang berproses hukum.
“Pendampingan diberikan oleh penasihat hukum profesional, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Setia secara tertulis kemarin (19/8). Pendampingan yang dilakukan PJI pun hanya berupa penyiapan penasihat hukum untuk memastikan hak-hak Pinangki sebagai anggota sesuai KUHAP.
Pemberian bantuan penasihat hukum tersebut mempertibangkan integritas institusi kejaksaan sendiri, sehingga Setia memastikan bahwa penasihat hukum yang dipilih benar-benar dari luar. Penunjukkan penasihat hukum akan dilakukan sesegera mungkin dalam jangka waktu penahanan 20 hari pertama bagi Pinangki.
Setia menambahkan bahwa ini juga menjadi peringatan bagi jaksa lain bahwa institusi tidak akan memberikan pendampingan hukum khusus jika sudah keluar dari masalah etika profesi. “PJI tidak akan memberikan pembelaan terhadap Jaksa PSM, mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum terkait tugas profesi sebagai jaksa, melainkan masuk ranah pidana,” lanjut Setia. (Idr/tyo/deb)
Editor : izak-Indra Zakaria