JAKARTA– Masyarakat kalangan elite menilai kinerja pemerintah daerah jauh lebih baik daripada pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Pemerintah daerah mendapat nilai lebih positif dalam tanggap darurat, lebih peka terhadap krisis, serta lebih mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
Penilaian itu terekam dari hasil survei yang Indikator Politik Indonesia kemarin (20/8). Survei melibatkan 304 orang opinion leader dari 20 kota se-Indonesia. Ada yang berlatar belakang akademisi, pengusaha, pimpinan perusahaan media, tokoh jurnalis, hingga tokoh pegiat masyarakat sipil.
”Memang secara umum penilaian pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi ini lebih baik dari pusat,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan secara virtual kemarin.
Dalam hal tanggap darurat, misalnya. Sebanyak 50,7 persen responden menilai pemerintah pusat lambat dalam penanganan wabah. Di sisi lain, 62,2 persen menganggap pemerintah daerah tanggap dalam menangani wabah virus korona.
Pemerintah daerah juga menunjukkan kepekaan yang lebih baik terhadap krisis (sense of crisis) yang ditimbulkan akibat wabah virus korona. Nilainya, 71,7 persen menyebut pemda sudah bagus dalam penanganan krisis. Sedangkan 39,5 persen menganggap pemerintah pusat kurang peka terhadap krisis.
Pemerintah daerah juga unggul dalam koordinasi kerja dengan tim maupun masyarakatnya. Sebanyak 68,4 persen menilai daerah lebih baik dalam koordinasi dan komunikasi ke masyarakat. Sedangkan 41,4 persen menilai pusat buruk dalam koordinasi kerja. ”Ini betul-betul masukan kepada pemerintah pusat. Karena respons pemerintah daerah dianggap lebih baik selama penanganan pandemi,” jelas Burhanuddin.
Para opinion leader menilai, masih banyak kekurangan pada pihak pemerintah pusat. Khususnya yang menyangkut manajemen selama penanganan pandemi. Sebanyak 57,2 persen menilai, aturan atau perundangan yang dikeluarkan untuk menangani pandemi kurang atau tidak terintegrasi sama sekali kepada seluruh sektor dan hierarki pemerintahan.
Selain belum terintegrasi dengan baik, 61,2 persen responden menganggap pemerintah juga dinilai kurang konsisten dalam melaksanakan aturan atau perundangan yang telah ditetapkan sendiri.
Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan ujian besar bagi kepemimpinan di Indonesia. Sebab, mengelola pemerintahan di era krisis sangat tidak gampang. ”Apalagi, ini bersifat jangka panjang. Ekonomi juga masih akan berat,” kata Kacung Marijan.
Di luar dampak krisis yang ditimbulkan, pandemi yang menimbulkan krisis bidang kesehatan dan ekonomi, jelas dia, situasi pandemi bisa menempa sosok-sosok calon kepemimpinan nasional ke depan. Apalagi, sejumlah nama kepala daerah digadang-gadang akan ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024.
”Bagus juga untuk mencari bibit-bibit kepemimpinan menuju 2024,” papar Kacung. (mar/c10/fat)
Pusat vs Daerah dalam Penanganan Covid-19
Komunikasi ke Masyarakat
Baik Buruk
Pemerintah Pusat 60,5% 39,4%
Pemerintah Daerah 70,7% 28,9%
Sense of Crisis
Pemerintah Pusat 60,5% 39,5%
Pemerintah Daerah 71,7% 27,10%
Tanggap Darurat
Pemerintah Pusat 48,10% 50,7%
Pemerintah Daerah 62,2% 37,5%
Koordinasi Kerja
Pemerintah Pusat 57,6% 41,4%
Pemerintah Daerah 68,4% 30,2%
Sumber: Survei Indikator Politik Indonesia
Editor : izak-Indra Zakaria