JAKARTA– Jelang pembukaan masa pendaftaran calon kepala daerah 4 September mendatang, gugatan terkait norma pencalonan di ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan dua warga Solo, Johan Syafaat dan Almas Tsaqibbirru yang bertindak sebagai ketua-sekretaris Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP).
Keduanya menggugat pasal 7 ayat 2 huruf I UU Pilkada yang mengatur syarat pencalonan. Dalam pasal tersebut disebutkan, salah satu syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dalam lampiranya UU tersebut dijelaskan, yang dimaksud perbuatan tercela adalah Judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, berzinah dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
Johan menjelaskan, semestinya frasa perbuatan tercela tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum pidana. Melainkan harus diperluas pada norma yang ada di masyarakat. Termasuk norma etika berdemokrasi. Salah satu perbuatan yang dinilai tidak dapat ditoleransi adalah pernah mengkampanyekan/mengajak orang untuk golput.
“Perbuatan ini adalah perbuatan tercela dalam demokrasi karena tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat sehingga tidak layak dipilih menjadi pemimpin,” ujarnya dalam laman MK, kemarin (21/8).
Johan menambahkan, orang yang mengajak seseorang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada sebelumnya, namun maju pada Pilkada selanjutnya melanggar etika. Dia menilai sebagai contoh buruk. Sebab hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bangsa.
“Hanya ingin menggunakan hak dipilihnya saja tetapi tidak ingin menggunakan hak pilihnya,” imbuhnya. Kampanye golput, lanjut dia, juga dapat menurunkan angka partisipasi pemilih. Sehingga berdampak pada penurunan kualitas maupun legitimasi terhadap hasil Pilkada.
Hal itu, bertentangan dengan alinea ke 4 UUD 1945 yang mengamanatkan sistem demokrasi yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian melanggar pasal 28 D ayat 1, 3 tentang jaminan kepastian hukum dan hak yang sama, serta pasal 18 ayat 4 soal Pilkada demokratis.
Oleh karenanya, dia berharap MK membatalkan frasa perbuatan tercela dalam pasal 7 ayat 2 huruf I UU Pilkada. “Sepanjang tidak dimaknai termasuk perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih,” tuturnya.
Sementara itu, gugatan itu sendiri berkejaran dengan masa pendaftaran pencalonan. Jika menilik PKPU tentang tahapan, pendaftaran dibuka 4-6 september 2020, maka waktu yang tersisa hanya sekitar dua pekan.
Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengatakan, kecepatan penanganan perkara menjadi kewenangan penuh para hakim konstitusi. Namun dia memastikan, dalam menangani perkara, para hakim MK selalu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk agenda ketatanegaraan. “MK mempertimbangkan,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria