JAKARTA, Jawa Pos – Drama kasus pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI berakhir. Senin (24/8), wanita berdarah batak itu resmi kembali bertugas sebagai penyelenggara setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P tahun 2020.
Keppres 83/P tahun 2020 sekaligus mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian Evi sebagai anggota KPU RI. Pencabutan Keppres 34/P tahun 2020 sendiri merupakan tindaklanjut atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah memberikan petikan putusan Keppres dari istana ke Evi. Sehingga Evi sudah bisa mengikuti kegiatan sebagai komisioner. “Mulai hari ini (kemarin ) bertugas kembali sebagai anggota KPU,” ujarnya di Kantor KPU RI, .
Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan salinan Keppres ke sejumlah lembaga terkait. Seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian keuangan dan lainnya. “Untuk mengaktifkan kembali hak dan kewajiban yang melekat dan jadi tanggung jawab bu evi,” ujarnya.
Arief menambahkan, usai aktifnya kembali Evi, formasi dan pembagian tugas pimpinan KPU akan kembali seperti semula. Sebagaimana sebelumnya, Evi akan kembali bertugas sebagai koordinator divisi teknis pelaksanaan Pemilu yang sempat dipegang Hasyim Asyari.
Sementara itu, Evi mengaku bersyukur telah bisa menuntaskan kasusnya. Dia menegaskan akan langsung menyesuaikan diri dan kembali bertugas melanjutkan tahapan Pilkada.”Melengkapi komisioner dalam menghadapi Pilkada 2020,” ujarnya.
Disinggung terkait sikap DKPP yang bersikukuh putusannya telah final, mantan KPU Kota medan dan KPU Sumatera Utara itu tidak ingin berpolemik lebih jauh. Pihaknya berpegang pada keputusan pengadilan yang telah ditindaklanjuti melalui Keppres 83/P tahun 2020.
“Tentu saja saya wajib untuk bertugas aktif kembali dann itu yang saya lakukan saat ini,” kata dia.
Dia yakin, meski sempat ada ‘ketegangan’ antara dirinya dengan DKPP, komunikasi antar penyelenggara pemilu ke depan tidak akan ada persoalan. “KPU harus tetap bisa menjalankan tugasnya dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak. ga bisa kerja sendiri di dalam mensukseskan pilkada,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria