JAKARTA- Kembali bertugasnya Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI mendapat respon dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga etik itu menilai surat KPU nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tentang pengaktifan kembali Evi yang disebarkan ke sejumlah lembaga memiliki substansi berbeda dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 83/P 2020.
Ketua DKPP Muhammad mengatakan, pihaknya telah mendapat Surat KPU Nomor 663 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Penyampaian Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P tahun 2020 yang menyebut Evi Novida Ginting aktif kembali sebagai anggota KPU periode 2017-2022. Dia menyebut, kebijakan mengembalikan Evi sebagai Komisioner KPU patut dipertanyakan. "Itu menjadi tanggung jawab Ketua dan Para Anggota KPU," ujarnya, (25/6).
Muhammadiyah bersikukuh, putusan DKPP tidak dapat dianulir, termasuk oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bagi pihaknya, Evi sudah bukan lagi penyelenggara pemilu. Sebab, UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah menyatakan putusan DKPP final dan tidak mengatur skema banding.
Muhammad pun menyayangkaan sikap KPU. Dia menilai, KPU semestinya lebih mengutamakan integritas penyelenggaraan pemilu dibanding berpolemik mempertahankan posisi. Apalagi, agenda Pilkada serentak sudah di depan mata. "Kepentingan mengawal integritas penyelenggaraan Pilkada harus diutamakan daripada kepentingan individu untuk sekadar mempertahankan jabatan," imbuhnya.
Terkait keluarnya Keppres 83/P yang mencabut Keppres Keppres 34/P tentang pemecatan Evi, Muhammad menilai Presiden sudah tepat. Karena Keppres lama memang telah dibatalkan. Namun, dia menegaskan, hal itu tidak serta merta membatalkan putusan DKPP. Sebab PTUN tidak bisa membatalkan putusan DKPP.
"Presiden konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa putusan DKPP final dan mengikat tidak dapat dianulir oleh PTUN," klaimnya.
Sebelumnya, Evi sendiri mengaku tidak ingin berpolemik lebih jauh terkait sikap DKPP yang ngotot. Dia menyebut hanya mengikuti putusan peradilan yang telah ditindaklanjuti oleh Keppres 83/P 2020. Evi juga menegakkan akan tetap menjalin kerjasama dengan DKPP sebagai sesama penyelenggara.
Terpisah, kembalinya Evi sebagai Komisioner KPU mendapat dukungan dari Senayan. Dalam rapat konsultasi antara Komisi II dengan KPU-Bawaslu Senin (24/8), DPR telah menyambut kembalinya Evi.
Mardani Ali Sera yang memimpin rapat mengatakan, Komisi II sejak awal bersepakat menunda proses pergantian antar waktu menunggu sampai ada putusan PTUN. "Selesaikan dulu urusan hukumnya," kata dia. Dia menambahkan, semua fraksi mendukung kembalinya Evi sebagai komisioner KPU. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria