JAKARTA- Proses rekapitulasi suara manual secara berjenjang akan tetap digunakan dalam Pilkada 2020. Sebab, rekapitulasi berbasis elektronik atau e-rekap yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemungkinan hanya sebagai data pembanding seperti Situng (Sistem Informasi Penghitungan).
Hal itu ditegaskan KPU saat menggelar simulasi penggunaan e-rekap di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (25/8). Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, untuk mengganti rekapitulasi manual berjenjang dengan E-rekap di Pilkada tahun ini cukup beresiko. Pasalnya, ada banyak hal yang masih perlu dimatangkan.
"Apakah akan menggantikan rekap berjenjang manual masih kami kaji," ujarnya di sela-sela simulasi E-rekap di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (25/8).
Raka menjelaskan, untuk benar-benar menggantikan rekap manual berjenjang dengan E-rekap membutuhkan kesiapan panjang. Ketersediaan sistem aplikasi saja belum cukup. Sebab, ada banyak faktor pendukung lainnya. Seperti dasar hukum, Sumber Daya Manusia, insfrastruktur jaringan, hingga penerimaan para pihak dengan sistem baru.
Diakuinya, kondisi masing-masing daerah terkait faktor pendukung tersebut berbeda-beda. Dengan pertimbangan itu, e-rekap kemungkinan akan menggantikan sistem situng. Jika selama ini situng menggunakan scan C1 Plano, nantinya berbasis formulir C-KWK yang diupload dalam sistem e-rekap. Hasil situng diharapkan bisa lebih cepat tuntas.
Sister kerja tersebut akan diuji efektivitasnya pada Pilkada tahun ini. Jika sukses, maka E-rekap bisa digunakan penuh sebagai pengganti rekap manual berjenjang pada pilkada selanjutnya. "Jika ini teruji dengan baik, diterima stakeholder karena dia transparan akuntabel, mudah-mudahan pada pilkada selanjutnya kita bisa sudah menerapkan secara optimal," imbuhnya.
Sementara itu, selama simulasi kemarin, ada sejumlah persoalan. Dari pantauan Jawa Pos, petugas yang bekerja mengupload form C-KWK ke aplikasi Sirekap cukup kesulitan. Banyak diantaranya yang harus mengulang berkali-kali akibat format gambar yang di upload belum sesuai standar.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Mochammad Afifuddin menambahkan, dari hasil pantauan pihaknya ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, ada potensi penambahan waktu. Sebab, petugas TPS diwajibkan mengisi beberapa jenis formulir tambahan.
“KPPS harus menulis angka dengan rapi atau menghitamkan kolom angka dalam formulir secara sempurna agar data terbaca secara konsisten dan akurat oleh sistem,” ujarnya.
Kedua, lanjut dia, KPU perlu memastikan jajarannya di level TPS melek teknologi untuk dapat mengoprasikan Sirekap. Juga memastikan petugas memiliki handphone yang standar untuk memastikan hasil foto baik. “Kemudian soal regulasi,” imbuhnya.
Agar mencerminkan situasi, Afif juga meminta KPU melakukan simulasi di wilayah yang punya keterbatasan jaringan, sumber daya manusia, dan perangkat.”Dalam uji coba berikutnya, perlu pemeriksaan ketersediaan peladen (server), karena kekuatan ini yang paling menentukan dalam pengiriman data untuk kepentingan validasi,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria