Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi buka suara terkait dengan eksekusi uang Rp 546 miliar dalam kasus cessie Bank Bali dengan terpidana Djoko Tjandra. Menurut dia, eksekusi tersebut dilakukan sebelas tahun lalu. ”Senin tanggal 29 Juni 2009 jam 19.00 WIB,” ungkap dia kepada awak media Selasa (25/8). Keterangan tersebut dia sampaikan untuk menyikapi keterangan Antasari Azhar yang sempat mempertanyakan keberadaan uang tersebut.
Arimuladi merupakan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat eksekusi uang ratusan miliar itu berlangsung. Sebagai jaksa, dia menyatakan sudah menjalankan tugas mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ”Bahwa pada saat itu telah dilaksanakan eksekusi di Bank Permata,” imbuhnya. Bahkan, dia menyebut eksekusi tersebut juga disaksikan langsung oleh awak media yang ikut meliput.
Saat itu, lanjut Arimuladi, dirinya juga datang langsung ke Bank Permata. ”Uang sebesar Rp 564 miliar kurang lebih telah disetorkan melalui RTGS (real-time gross settlement) langsung ke kas perbendaharaan negara di Kementerian Keuangan,” kata dia. ”Ada bukti setor yang telah disetorkan ke kas negara,” tambahnya. Dia mempersilakan semua pihak yang tidak percaya untuk memverifikasi langsung kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Melalui keterangan yang disampaikan kemarin, Arimuladi berharap kabar-kabar tidak benar yang terkait dengan eksekusi uang dari kasus cessie Bank Bali tidak lagi disebar. ”Kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak berspekulasi menyudutkan kejaksaan selaku eksekutor,” pintanya. Sebagai penegak hukum, dia memastikan Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut, lanjut dia, tetap berlaku meski instansinya belum lama diterpa musibah. Yakni, kebakaran hebat yang juga menghanguskan kantornya. Sampai berita ini ditulis, Kemenkeu belum merespons pertanyaan Jawa Pos terkait dengan keterangan Arimuladi.
Soal kebakaran Gedung Utama Kejagung, Arimuladi menyampaikan bahwa penyelidikan masih berproses. ”Kami telah menyerahkan kepada kepolisian untuk meneliti sumber api,” kata dia. Kejagung optimistis Polri yang juga dibantu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM Pidum) mampu mengungkap fakta di balik kebakaran tersebut.
Menambahi keterangan yang disampaikan oleh Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyebutkan, pihaknya menunggu penyelidikan oleh Polri tuntas. Sampai kemarin pihaknya belum bisa mengakses lokasi kebakaran. Sebab, police line masih dipasang di mana-mana. Karena itu, pihaknya belum bisa menginventarisasi berkas-berkas yang hangus terbakar. Termasuk yang terkait dengan status Gedung Utama Kejagung itu. Kejagung juga belum menghitung kerugian akibat kebakaran tersebut. ”Jangankan kerugian, masuk saja belum boleh,” kata Hari.
Berdasar keterangan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Gedung Utama Kejagung yang terbakar belum diasuransikan. Karena itu, perbaikan gedung tersebut harus menunggu alokasi APBN tahun depan. Sebab, tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan gedung pemerintah yang dilanda bencana.
Dia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Universitas Indonesia tengah meneliti struktur bangunan yang terbakar di Kejagung. Hal itu akan menentukan apakah struktur bangunan masih kuat sehingga hanya perlu renovasi atau perlu dibangun ulang. ”Maklum, bangunannya dari tahun ’70-an. Dibangun tahun ’70-an, waktu itu nilainya Rp 7 jutaan. Tapi sekarang direvaluasi, nilainya Rp 155 miliar. Dengan beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir Rp 161 miliar,” urai Isa.
Sampai kemarin, olah TKP masih dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri. Ada 15 titik lokasi pengecekan dan pengambilan sampel kebakaran. ”Olah TKP masih berlanjut,” tutur Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono.
Sampel itu bisa berupa abu kebakaran untuk dicek di laboratorium. Sampel tersebut lalu dikombinasikan dengan pengambilan rekaman closed circuit television (CCTV). ”CCTV diambil dari sejumlah titik,” tuturnya.
Barang bukti rekaman CCTV itu penting untuk mengetahui permulaan titik api. Penyidik berharap rekaman CCTV mampu menunjukkan hal tersebut. ”Kami mengumpulkan semuanya,” paparnya.
Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, petugas berupaya mendalami arah penjalaran api. Olah TKP dilakukan oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan polda.
Belajar dari kebakaran gedung Kejagung, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan telegram untuk pencegahan kebakaran di kantor kepolisian. Telegram itu bernomor STR/507/VII/PAM.3/2020. Dalam telegram yang ditandatangani Asops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak itu, terdapat lima poin instruksi.
Pertama, Polri diminta untuk meningkatkan pengamanan markas komando di semua tingkatan. Mulai mabes, polda, polres, hingga polsek. Kedua, diinstruksikan untuk memeriksa jaringan instalasi listrik dalam setiap alat elektronik. Mulai AC, komputer, hingga peralatan elektronik lain. Ketiga, memastikan dan merawat alat pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik. Instruksi keempat, setiap petugas diharuskan melakukan backup dokumen dan data-data penting secara digital. Terakhir, kepala pelayanan mabes dan petugas piket diperintahkan untuk melakukan patroli rutin di seluruh gedung mako. (onok sambungan menyusul/c11/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria