SURABAYA– Hingga empat hari menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah, PDIP belum membuka nama jagoannya dalam kontestasi di lima wilayah di Jawa Timur. Termasuk dalam pemilihan wali kota Surabaya.
Kemarin (30/8) PDIP memilih untuk merapatkan barisan dengan melakukan konsolidasi. Tiga petinggi partai berlambang banteng itu turun ke Jatim. Yakni, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo, serta Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat. Ketiganya diutus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
’’Konsolidasi penting. Karena Jatim merupakan basis PDIP,’’ tutur Hasto sesaat setelah di kantor DPD PDIP Jatim sekitar pukul 13.00. Selain Surabaya, PDIP belum mengumumkan rekomendasi paslon untuk pilkada Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan.
Terkait dengan pemilihan wali kota Surabaya, kata Hasto, PDIP sudah mengambil keputusan. Kader terbaiklah yang dipilih. Namun, dia tidak membocorkan namanya. ’’Seperti yang sudah disampaikan Mbak Puan (Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani, Red), ada di dalam amplop,’’ katanya sembari masuk ke kantor DPD untuk menggelar pertemuan.
Rapat internal tersebut dihadiri 19 ketua DPC PDIP di Jatim. Yakni, daerah yang menggelar pilkada pada Desember mendatang. Di deretan pertama, tampak Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. Dia duduk bersebelahan dengan Ketua DPC PDIP Sidoarjo Sumi Harsono. Di belakang, terlihat mantan Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga hadir. Dia duduk di barisan depan bersama petinggi partai yang lain. Risma mendapatkan tempat khusus karena menjabat sebagai ketua bidang kebudayaan DPP PDIP.
Sebelum pertemuan, Hasto memberikan gambaran tentang pentingnya Surabaya bagi PDIP. Surabaya, kata dia, menjadi kandang banteng sejak empat periode lalu. Sejak kepemimpinan Bambang D.H. hingga berlanjut ke Risma, Surabaya berkembang pesat. Kota menjadi lebih indah serta asri. ’’Berbagai macam penghargaan sudah diraih,’’ paparnya.
Karena itu, lanjut Hasto, PDIP tak ingin melepaskan Surabaya. Pembangunan kota yang sudah dirancang dengan baik harus berlanjut. Surabaya harus dipimpin wali kota yang berjiwa kerakyatan.
Menurut dia, ada ancaman jika PDIP tidak melanjutkan kepemimpinan di Surabaya. Misalnya, pembangunan yang sarat kepentingan pemodal. Hasto menyebut contoh tol tengah kota. Program itu terus ditolak Risma. Sebab, dampaknya bisa memicu kemacetan, menurunkan kesejahteraan warga, serta mengurangi estetika kota.
Begitu pula penataan lingkungan di Surabaya. ’’Kami tidak ingin Surabaya jatuh pada pemimpin yang salah,’’ tandasnya.
Pertemuan lalu dilanjutkan secara tertutup. Berselang sejam, pertemuan selesai. Djarot menuturkan, rapat tersebut membahas pemenangan pilkada. Bukan merapatkan nama calon kepala daerah. ’’Karena sudah ada. Tinggal diumumkan saja,’’ katanya.
Dia meminta seluruh simpatisan dan kader PDIP bersabar. Dalam waktu dekat, lima nama calon disampaikan. Namun, Djarot tidak menyebutkan tanggal pastinya. ’’Diperkirakan tanggal 1 hingga 2 September,’’ ucapnya.
Terkait dengan calon dalam pilwali Surabaya, Djarot menjelaskan bahwa partai harus berhitung. Sebab, Surabaya merupakan ikon. Ibu kota Jatim itu sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. ’’Nama sudah ada. Tunggu saja,’’ kata mantan wali kota Blitar tersebut.
Belum diumumkannya rekomendasi dari PDIP untuk pilwali Surabaya memunculkan beragam spekulasi. Salah satunya tarik-ulur lantaran ada tiga faksi. Yaitu, pendukung Risma, Whisnu, dan Bambang D.H. Menanggapi hal itu, Djarot enggan berpolemik. ’’Saya minta semua bersabar,’’ kelitnya.
Pada bagian lain, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menyatakan, dalam pilkada serentak tahun ini, partai menetapkan target tinggi. Dari 19 pilkada di Jatim, PDIP harus memenangi 13 kontestasi. ’’Target tersebut harus tercapai,’’ tegas dia.
Kusnadi mengatakan, hingga kini tahapan konsolidasi terus berlanjut. Dia memastikan bahwa PDIP sudah mengantongi kekuatan di 11 wilayah. (aph/c19/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria