JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada 2020 dipastikan tidak hanya menjadi panggung aktor politik yang berasal dari partai. Sebab, 70 bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan dipastikan dapat mengikuti kontestasi usai dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah.
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pada awalnya ada 203 bapaslon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke jajaran KPU. Hanya saja, dalam prosesnya, hanya 70 bapaslon saja yang dinyatakan memenuhi syarat. Baik secara administrasi maupun dari hasil verifikasi faktual.
“Awalnya dinyatakan memenuhi syarat itu 23 bakal paslon, kemudian setelah masa perbaikan ada 47 bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (1/9).
Meski demikian, lanjut dia, 70 bapaslon tersebut belum otomatis ditetapkan sebagai paslon peserta Pilkada. Sama halnya dengan calon dari partai politik, mereka wajib melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian tahapan selanjutnya. “Jadi ini yang bisa mendaftar di pendaftatan pada tanggal 4 sampai 6 september,” imbuhnya.
Dari segi sebaran, 70 bapaslon tersebut sepenuhnya berasal dari level kabupaten/kota. Sementara untul level provinsi, tidak ada satu pun yang memenuhi syarat. Rinciannya, delapan bapaslon sebagai calon walikota dan wakil walikota sementara 68 lainnya adalah calon bupati dan wakil bupati.
Sementara itu, jumlah bapaslon perseorangan yang hanya 70 orang terhitung rendah jika dibandingkan lima tahun lalu. Di daerah yang sama, jumlah bapaslon perseorangan saat itu mencapai 135 pasangan.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani mengatakan, paslon dari jalur perseorangan memang menghadapi dinamika yang berat. Terbukti, dalam empat pelaksanaan Pilkada terakhir, trennya mengalami penurunan.
Diakuinya, paslon jalur perseorangan di Indonesia keberadaannya sangat tidak ideal. Bahkan, pada awalnya para pembuat undang-undang tidak menginginkan adanya jalur tersebut. “Baru muncul setelah diiberikan ruang oleh MK untuk mengajukan dari jalur perseorangan,” ujarnya.
Itupun, oleh pembuat UU, skema yang disiapkan cukup rumit. Dengan persyaratan yang berat. “Ada kesan jalur perseorangan dianggap membahayakan institusi partai,” imbuhnya. dengan konstruksi hukum yang berat, maka sangat wajar jika tidak banyak calon dari jalur tersebut.
Nah, ke depannya, dia menilai jalur perseorangan perlu dipermudah. Sehingga akses bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasannya dengan menjadi kelapa daerah semakin terbuka. Bahkan dia mengusulkan agar dibuat jalur perseorangan dengan skema khusus.
“Mungkinkah di usulkan oleh perkumpulan. Misal kelompok tani di sumatera utara membuat kongres, mengusulkan satu nama untuk maju,” tuturnya. Cara-cara tersebut dinilai perlu dipikirkan sebagai solusi alternatif. Yang terpenting, tidak berbasis dukungan agama ataupun suku. (far)
Grafis
Tren Calon Perseorangan Pilkada
Pilkada 2015
Daerah Peserta Pilkada : 269 daerah
Paslon perseorangan : 135 pasangan
Pilkada 2017
Daerah Peserta Pilkada : 101 daerah
Paslon perseorangan : 68 pasangan
Pilkada 2018
Daerah Peserta Pilkada : 171 daerah
Paslon perseorangan : 69 pasangan
Pilkada 2020
Daerah Peserta Pilkada : 270 daerah
Paslon perseorangan : 70 pasangan
Ket : Jumlah di 2020 baru potensi dan belum ditetapkan sebagai peserta Pilkada
Editor : izak-Indra Zakaria