Proses kandidasi pilkada di sejumlah daerah masih berlangsung cair. Sebab, sejumlah bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah menjalani tes kesehatan, yang menjadi salah satu syarat maju dalam kontestasi.
Hingga kemarin, sudah ada empat orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Di antaranya, di Kabupaten Lamongan, Demak, Majene, dan Barru. KPU RI masih merekap secara nasional.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, hasil tes kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan tim dokter. Sebab, tim dokter yang memiliki kriteria untuk menilai seseorang mampu menjalankan tugas sebagai kepala daerah atau tidak. KPU juga tidak mendapat informasi penyebab ketidakmampuan seseorang.
"Soal hasil kesehatan kan informasi yang dikecualikan, kita hanya menerima hasil mampu dan tidak mampu," ujarnya, kemarin (16/9).
Dalam PKPU 9/2020 tentang Pencalonan, hanya disebut bahwa calon wajib dinyatakan sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari hasil pemeriksaan tim dokter.
Bagi calon yang dinyatakan tidak mampu atau TMS, lanjut Ilham, tidak dapat melanjutkan tahapan. Sebagai gantinya, koalisi partai pengusung diberikan kesempatan mengganti calon. Hal serupa juga berlaku bagi paslon dari jalur perseorangan.
"Memungkinkan mengganti calon yang dianggap tidak mampu di hasil tes kesehatan," imbuhnya. Terkait waktu pergantiannya, Ilham menyebut, harus sesegera mungkin sebelum masuk tahap penetapan paslon.
Komisioner KPU RI I Dewa Wiarsa Raka Sandi memastikan, proses tes kesehatan tidak bernuansa politik dan berpedoman penuh kepada PKPU. "Selain itu, seluruh prosesnya diawasi Bawaslu. Dipastikan semua prosesnya sudah tepat," ujarnya.
Raka juga meminta calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tes kesehatan untuk menjaga kondusivitas di daerah dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Sebab, sudah ada mekanisme pergantian di PKPU. "Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus jaga pilkada tetap aman, tertib, dan kondusif," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, jajarannya sudah mulai menerima sengketa pencalonan. Dari laporan yang diterima hingga kemarin, sengketa diajukan sepasang bapaslon yang ditolak pendaftarannya di Halmahera Selatan.
"Ditolak pendaftarannnya karena syarat parpol pendukung tidak cukup," ujarnya. Dia menambahkan, jumlah sengketa masih berpotensi bertambah. Biasanya terjadi jika dalam penetapan dinyatakan TMS. (far/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria