JAKARTA–Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki babak baru. Bukan sekadar kebakaran biasa, Bareskrim menemukan unsur pidana dalam kebakaran yang terjadi 22 Agustus lalu. Belum bisa dipastikan apakah ada kesengajaan atau sekadar kelalaian dalam kebakaran itu. Namun, penyebab kebakaran karena nyala api di ruang terbuka.
Bukan korsleting yang biasanya memicu kebakaran sekaligus meniadakan unsur pidana dalam sebuah kejadian kebakaran. Api yang menyala di ruang terbuka atau open flame itu membuka peluang untuk menjerat hukum terhadap orang yang memicu kebakaran, di luar kesengajaan atau tidak. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan, dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan, penyidik menemukan sejumlah fakta. Yakni, kebakaran yang terjadi di gedung Utama Kejagung diawali di lantai enam, tepatnya ruang rapat Biro Kepegawaian. ”Api lalu menjalar dari lantai atas ke lantai bawah,” terangnya.
Penyebaran api dipercepat karena adanya akseleran atau ACP di lapisan luar tembok gedung. Serta ditemukan adanya cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon. ”Kebakaran diperparah dengan penyekat ruangan yang menggunakan bahan mudah terbakar, seperti gypsum,” tuturnya. Ada sejumlah ruang yang menggunakan penyekat mudah terbakar tersebut, salah satunya ruang parkir. Dari semua itu, hasil oleh tempat kejadian perkara dan Puslabfor menyatakan titik api kali pertama di ruang rapat Biro Kepegawaian terjadi karena open flame atau nyala api terbuka. ”Bukan arus pendek listrik atau korsleting,” jelasnya.
Listyo lantas menghubungkan titik nol api itu dengan aktivitas renovasi di ruang rapat Biro Kepegawaian. Aktivitas renovasi itu dilakukan sedari pukul 11.30–17.30. “Dengan begitu, penyidik berkesimpulan terdapat aktivitas di titik permulaan api hanya selang 40 menit dari terjadinya kebakaran. “Kebakaran diprediksi dimulai pukul 18.15,” ujarnya. Penyidik juga menemukan adanya fakta lain. Yakni, adanya upaya memadamkan kebakaran. Namun, sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasaran pemadam kebakaran yang memadai. ”Api tidak bisa dipadamkan dan akhirnya harus meminta bantuan pemadam kebakaran,” paparnya.
Dengan semua fakta tersebut, penyidik menyimpulkan terdapat unsur pidana dalam kejadian kebakaran gedung utama Kejagung tersebut. ”Hal itu disimpulkan dalam gelar perkara yang dihadiri rekan dari Kejagung, Jampidum, Jamintel, dan rekan jaksa lainnya,” ujar dia. Akhirnya, juga disepakati untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk bisa menemukan pelaku pidana tersebut. ”Kami menjerat dengan menggunakan Pasal 188 KUHP dan 187 KUHP,” tuturnya.
Dalam Pasal 188 KUHP disebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, kebanjiran, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. ”Kalau tidak sengaja lima tahun,” jelasnya. Lalu, pada Pasal 187 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana 12 tahun bila menimbulkan ancaman terhadap barang dan 15 tahun bila timbul bahaya bagi nyawa orang lain. ”Tapi kalau sengaja bisa sampai 15 tahun,” urainya.
Jenderal bintang tiga itu memastikan, dalam waktu dekat akan memeriksa potensial suspect atau saksi dalam kejadian kebakaran tersebut. ”Nanti akan kami umumkan kembali,” tuturnya. Yang pasti, dalam kasus tersebut, Bareskrim telah memeriksa 131 saksi. Terdiri dari office boy, keamanan dan pegawai kejaksaan. Sekaligus ada saksi ahli yang telah diminta keterangannya. ”Barang buktinya CCTV, abu yang terdapat bahan hidrokarbon, jeriken berisi cairan, kabel, terminal kontak, dan minyak pembersih dash cleaner merek Top yang tersimpan di gudang cleaning service,” ungkapnya.
Kabareskrim menjelaskan, dengan ini juga Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Kapuslabfor sepakat mengusut tuntas kasus tersebut. Juga, sepakat untuk tidak ragu dalam memproses siapa pun yang terlibat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan ke hadapan publik. ”Kami, kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut secara transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Jampidum Fadil Zumhana menuturkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Bareskrim dalam mengungkap kebakaran yang terjadi di Kejagung. Dengan diangkatnya kejadian ini menjadi peristiwa pidana, pimpinan Kejagung mendukung penuh penanganan kasus tersebut. ”Terbentuknya posko bersama sejak awal peristiwa juga menunjukkan kesungguhan Kejagung mengungkap kebakaran ini,” jelasnya.
Karena itu, Kejagung juga sepakat untuk mengungkap lebih detail peristiwa tersebut. Penyidikan merupakan upaya membuat terang dengan menemukan tersangka dan bukti-bukti kasus. ”Supaya semua terjawab saat digulirkan ke pengadilan,” tegasnya. (idr/syn/jpg/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria