JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memperbaharui data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 untuk ketiga kalinya, kemarin (22/9). Pembaharuan dilakukan untuk merespon kondisi terbaru akibat semakin luasnya penyebaran COVID-19, tak terkecuali di daerah pelaksana Pilkada.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam IKP sebelumnya, hanya ada empat aspek yang menjadi indikator kerawanan. Yakni sosial-politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi. Namun dalam IKP terbaru, pihaknya menambah indikator kerawanan akibat pandemi.
“Pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020,” ujarnya saat merilis IKP di Kantor Bawaslu RI, kemarin.
Dalam melihat indikator kerawanan sebuah daerah Pilkada terhadap pandemi, lanjut dia, bawaslu mengukur dari beberapa variabel. Yakni jumlah penyelenggara yang terinfeksi atau meninggal akibat covid,penyelenggara yang tidak taat protokol kesehatan, lonjakan pasien covid di daerah, dan jumlah penyelenggara yang mundur akibat COVID.
Selain itu, variabel lainnya adalah perubahan status zonasi sebuah wilayah, penolakan tokoh atau ormas terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemi serta informasi terkait penanganan COVID oleh faskes. Dari berbagai variabel tersebut, Bawaslu menyimpulkan ada 50 daerah di level kabuppaten/kota yang masuk rawan kategori tinggi. Jumlah itu meningkat dibanding data Bawaslu Juni lalu yang hanya 26 daerah.
“Yang rendah 85 kabupaten kota, kemudian yang sedang di 126 kabupaten kota yang tinggi di 50 kabupaten/kota,” imbuhnya. Untuk daerah yang paling rawan akibat pandemi, Bawaslu menempatkan Kota Depok di posisi paling atas. Di ikuti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Manado di posisi lima besar.
Dari 50 daerah yang masuk kategori rawan tinggi, beberapa di antaranya ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti Kota Semarang, Kota Surabaya, Trenggalek, Boyolali, Purworejo, Sragen, Demak, Grobogan, Pemalang, Kendal, dan Kota Pasuruan.
Sementara di level provinsi, dari sembilan yang menggelar pemilihan gubernur, Bawaslu menetapkan semuanya masuk rawan tinggi. Di mana Kalimantan tengah, Sumatera barat, dan Sulawesi Utara menempati tiga besar.
Atas dasar tersebut, lanjut Afif, Bawaslu memberikan sejumlah rekomendasi. Khususnya daerah dengan kerawanan tinggi. Yakni penyelenggara, peserta dan pemilih harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kita juga berharap penyelenggara, pemda, Satgas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait perkembangan kondisi pandemi,” tuturnya.
Selain itu, Afif juga meminta koordinasi kepolisian dan satgas COVID setempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan. “Ketertiban hukum, aturan, ketertiban politik jadi kata kunci untuk kita bisa melanjutkan tahapan pilkada,” kata pria asal Sidoarjo itu.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan, IKP diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menghadapi masa kampanye. Daerah dengan kategori rawan tinggi misalnya, dapat menyiapkan upaya mitigasi yang lebih maksimal. “Untuk mencegah penyebaran covid lebih luas,” pungkasnya. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria