JAKARTA– Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin (5/10). Pengesahan itu disambut dengan aksi protes dari berbagai kalangan. Bahkan, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.
”Lagi-lagi semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya mewakili rakyat nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Cipta Kerja,” tutur Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian kemarin. Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, terutama pekerja/buruh. Banyak aturan yang bisa melindungi pekerja/buruh di UU sebelumnya justru dikebiri. ”Lantas omnibus law ini untuk siapa?” katanya.
Karena itu, melihat pemerintah dan DPR yang seolah tak peduli terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia, BEM SI melayangkan mosi tidak percaya. Pemerintah dan DPR juga dinilai gagal mengelola negara sesuai dengan amanat amandemen pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Fakta itu dibuktikan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di antara masyarakat dan tidak diutamakannya pendidikan serta lemahnya sektor kesehatan. ”Pengesahan ini tentu sangat disayangkan. Seharusnya pemerintah dan DPR kini fokus pada penanganan pandemi,” tegasnya.
Setelah melayangkan mosi tidak percaya, BEM SI berencana bergabung dengan serikat pekerja/buruh untuk turun ke jalan. Masyarakat yang memiliki keresahan sama pun diserukan untuk ikut serta mengambil kembali hak-hak yang dirampas melalui RUU Cipta Kerja. ”Kemungkinan besar kami akan kerahkan massa untuk bergabung bersama serikat pekerja,” ungkap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti termasuk yang merasa gerah melihat DPR dan pemerintah mengebut RUU Cipta Kerja. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan pembuat undang-undang tidak ingin mendengar dan menerima seluruh aspirasi masyarakat. ”Itu proses legislasi yang ugal-ugalan,” ungkap dia ketika diwawancarai Jawa Pos kemarin.
Keterangan itu disampaikan Bivitri lantaran RUU tersebut lebih banyak tertutup ketimbang terbuka. Dia mencontohkan, proses pembuatannya baru benar-benar dibuka kepada publik mulai Februari. ”Pas mulai pembahasan,” katanya. Padahal, ketentuan pembentukan undang-undang jelas menyebut proses itu harus dibuka sejak penyusunan. ”Tapi, ini mulai pembahasan baru terbuka,” tambahnya.
Keterbukaan itu juga dirasa kurang maksimal. Sebab, banyak pandangan yang disampaikan masyarakat tidak diserap. Khususnya pandangan dari para buruh yang menilai banyak poin dalam RUU yang bisa merugikan mereka. ”Padahal, kita tahu kondisi lagi kayak gini (pandemi Covid-19, Red),” ungkap dia. Karena itu, Bivitri menyayangkan langkah terburu-buru yang diambil DPR bersama pemerintah.
Telegram Kapolri Larang Unras Disorot
Polri mengeluarkan surat telegram untuk mencegah aksi demonstrasi dan mogok kerja. Namun, surat telegram itu dipandang bakal memicu pro-kontra tersendiri. Surat telegram tersebut bernomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Dalam surat telegram yang ditandatangani Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto tersebut, terdapat sejumlah poin yang diatur. Secara garis besar, telegram itu menginstruksikan deteksi dini terhadap elemen buruh dan masyarakat untuk mencegah unjuk rasa dan mogok kerja. Ada juga instruksi untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh untuk mencegah persebaran Covid-19.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, telegram itu justru membuat Polri terkesan lupa bahwa hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Pasal 28 menyatakan bahwa hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh negara. ”Ada juga pasal 24 ayat 1 UU HAM, setiap orang berhak berkumpul, rapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” terangnya.
Menurut dia, seharusnya yang dikedepankan dalam telegram itu adalah soal pandemi Covid-19. Bukan penolakan UU Cipta Kerja. ”Dalam UU itu ada nasib dan masa depan buruh yang dirasa masih perlu diperdebatkan,” tegasnya. (mia/sy/idr/c7/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria